EMPAT PROBLEM BESAR KEBANGSAAN SAAT INI

Menjaga Kewarasan Nalar di Tengah Banjir Informasi dan Krisis Kepemimpinan

Oleh : Wahono – Aktifis dan Sekjend Aliansi Wargo Hutomo

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah, teknologi canggih, atau jumlah penduduk yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola cara berpikir, cara merespons persoalan, serta memilih pemimpin yang tepat. 

Hari ini, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, kita menghadapi persoalan yang tidak kalah serius dengan persoalan ekonomi, politik, maupun sosial. Ada setidaknya empat problem besar kebangsaan yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama. Bukan untuk saling menyalahkan.

Bukan pula untuk mencari siapa yang paling benar. Tetapi sebagai bahan introspeksi bersama, sesuai posisi dan kapasitas kita masing-masing.

1. MASYARAKAT KITA CENDERUNG OVER REAKTIF, PADAHAL BANGSA INI MEMBUTUHKAN RESPONSIF

Kita hidup di zaman ketika sebuah informasi dapat menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Masalahnya, sering kali kita bereaksi lebih cepat daripada berpikir. 

Belum memahami persoalan secara utuh, kita sudah ikut berkomentar. Belum mengetahui kebenarannya, kita sudah membagikan. Belum membaca konteksnya, kita sudah mengambil kesimpulan. Bahkan terkadang, kita ikut marah terhadap sesuatu yang sebenarnya belum kita pahami. 

Inilah yang saya maksud dengan OVER REAKTIF. Padahal, bangsa ini justru membutuhkan masyarakat yang RESPONSIF. Apa bedanya? 

Reaktif berarti langsung bereaksi. Responsif berarti memberikan respons setelah memahami persoalan. Masyarakat responsif tidak berarti masyarakat yang pasif. Justru sebaliknya, masyarakat responsif adalah masyarakat yang mampu memberikan reaksi secara sadar, terukur, dan bertanggung jawab. 

Caranya sederhana: Berikan JEDA SESAAT sebelum memberikan respons. Berhenti sebentar.Baca. Pahami. Renungkan. Periksa sumbernya. Barulah kemudian menentukan: apakah informasi tersebut perlu dikomentari, diluruskan, dibagikan, atau justru cukup dilewati. Sebab tidak semua persoalan harus kita komentari dan tidak semua informasi harus kita bagikan. 

Kemampuan menahan diri untuk tidak langsung bereaksi merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam menggunakan teknologi. Kita memang pernah mendengar kritik keras terhadap perilaku warganet Indonesia yang dinilai tidak beretika di ruang digital. Namun, daripada terjebak pada label atau penghargaan tertentu, jauh lebih penting bagi kita menjadikannya sebagai cermin untuk memperbaiki budaya komunikasi digital kita.

2. KUALITAS LITERASI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MASIH MENJADI TANTANGAN

Poin kedua berkaitan dengan kualitas kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, mengolah, dan menggunakan informasi. 

Dalam tulisan ini sering muncul angka IQ rata-rata masyarakat Indonesia 78,49. Namun angka tersebut perlu kita tempatkan secara hati-hati karena pengukuran IQ suatu bangsa sangat bergantung pada metode, sampel, instrumen, dan sumber penelitian. Angka IQ tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu bangsa lebih bodoh atau lebih pintar daripada bangsa lain. 

Yang jauh lebih penting adalah persoalan literasi dan kemampuan memahami informasi. Di sinilah kita menghadapi tantangan besar. Informasi dari pemerintah kepada masyarakat harus dapat dipahami masyarakat. 

Informasi dari masyarakat kepada pemerintah juga harus dapat dipahami oleh pemerintah. Demikian pula komunikasi antara pemerintah, DPRD/DPR, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat umum. 

Karena itu, sebuah informasi penting sering kali memang harus dijelaskan berulang-ulang dengan berbagai pendekatan dan bahasa. Ada yang mudah memahami melalui tulisan. Ada yang lebih mudah melalui gambar. Ada yang perlu melalui diskusi. Ada pula yang baru memahami setelah diberikan contoh konkret. 

Jadi, persoalannya bukan sekadar "sudah disampaikan atau belum?" Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: "Sudahkah informasi itu benar-benar dipahami?" Sebab menyampaikan informasi belum tentu sama dengan membuat orang memahami informasi. Dan memahami informasi belum tentu sama dengan mampu mengambil keputusan yang benar. Inilah pekerjaan rumah besar kita bersama.

3. KITA MENGALAMI OVERLOAD INFORMATION

Teknologi telah memberikan kemudahan luar biasa. Dalam satu genggaman, kita bisa memperoleh berita dari berbagai daerah bahkan berbagai belahan dunia. Tetapi kemudahan tersebut sekaligus melahirkan persoalan baru: OVERLOAD INFORMATION — kebanjiran informasi. 

Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, portal berita, grup percakapan, dan berbagai platform lainnya. Pertanyaannya:
Apakah semuanya benar? Tentu tidak.
Apakah semuanya penting? Belum tentu.
Apakah semuanya harus kita percaya? Jelas tidak. 

Karena itu, kemampuan MEMFILTER INFORMASI pada zaman sekarang bukan lagi sekadar keterampilan tambahan. Ia sudah menjadi kebutuhan dasar. Kita harus belajar memilah:
Mana fakta, mana opini.
Mana informasi, mana propaganda.
Mana kritik, mana provokasi.
Mana berita, mana hoaks.
Mana data, mana sekadar asumsi. 

Memilih sumber informasi yang kredibel menjadi sebuah keniscayaan. Sebab satu informasi yang keliru dapat melahirkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat melahirkan kemarahan. Kemarahan dapat melahirkan konflik. Dan konflik yang tidak dikelola dapat merusak persatuan. Maka, di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis adalah bagian dari ketahanan bangsa.

4. KITA MENGALAMI "STUNTING LEADER", TETAPI OVERPRODUKSI "DEALER"

Inilah persoalan yang mungkin paling serius. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan orang berpendidikan. Tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Tetapi bangsa ini membutuhkan LEADER. 

Bukan sekadar orang yang menduduki jabatan. Bukan sekadar orang yang memenangkan pemilihan.Dan bukan sekadar orang yang pandai memainkan strategi politik. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki visi. 

Pemimpin yang mampu melihat persoalan daerah secara khusus, tetapi sekaligus memahami persoalan nasional dan perkembangan global. Pemimpin yang tidak hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan, tetapi berpikir: "Setelah saya mendapatkan kekuasaan, apa yang harus saya lakukan untuk rakyat?" 

Pemimpin sejati memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar kesempatan. Karena itu, kita perlu membedakan antara LEADER dan DEALER. Seorang LEADER berpikir tentang masa depan. Seorang DEALER cenderung berpikir tentang transaksi. Seorang LEADER bertanya: "Apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat?" Sementara mentalitas DEALER lebih mudah terjebak pada pertanyaan: "Apa yang bisa saya dapatkan dari posisi ini?" 

Kritik terhadap praktik politik transaksional tentu tidak boleh diarahkan kepada semua pejabat atau semua hasil pemilu. Banyak pula pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. 

Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa politik transaksional, konflik kepentingan, dan orientasi kekuasaan yang berlebihan merupakan persoalan yang harus terus kita awasi. Karena ketika jabatan publik dipandang sebagai peluang transaksi, maka kepentingan rakyat berisiko menjadi nomor sekian. 

Sebaliknya, ketika jabatan dipandang sebagai amanah, maka anggaran, kebijakan, dan kekuasaan akan diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

LALU, APA YANG HARUS KITA LAKUKAN?

Empat persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan pemerintah. Tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan masyarakat. Tidak akan selesai pula hanya dengan menyalahkan politisi. 

Kita semua memiliki bagian dalam persoalan ini. Masyarakat harus meningkatkan literasi. Pemerintah harus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Para pemimpin harus meningkatkan integritas dan visi. Media harus menjaga profesionalitas. Organisasi masyarakat harus menjadi kekuatan kontrol sekaligus mitra pembangunan. 

Dan kita semua harus belajar menggunakan teknologi dengan lebih bertanggung jawab. Sebab membangun bangsa tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang cukup dimulai dari hal yang sangat sederhana: Jangan langsung percaya. Jangan langsung marah. Jangan langsung membagikan. Baca terlebih dahulu. Pahami terlebih dahulu. Periksa sumbernya. Gunakan akal sehat. 

Dan ketika tiba waktunya memilih pemimpin: Jangan hanya memilih orang yang pandai berbicara. Pilihlah orang yang mampu bekerja, memiliki visi, berintegritas, dan memahami persoalan rakyat.

PENUTUP

Bangsa ini tidak kekurangan energi. Yang kita butuhkan adalah arah. Kita tidak kekurangan informasi. Yang kita butuhkan adalah kemampuan memilah informasi. Kita tidak kekurangan orang yang mampu bereaksi. Yang kita butuhkan adalah masyarakat yang mampu merespons dengan bijaksana. 

Dan kita tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pemimpin. Yang kita butuhkan adalah LEADER yang benar-benar mau memimpin, bukan sekadar orang yang ingin mendapatkan posisi. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Jaga kewarasan nalar. Jaga kualitas berpikir. Jaga etika dalam berkomunikasi. Jaga persatuan. 

Dan yang paling penting:
JANGAN BIARKAN KECEPATAN INFORMASI MENGALAHKAN KECEPATAN AKAL SEHAT KITA. 

Mari bersama-sama membangun masyarakat yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terjebak informasi, tidak mudah menghakimi, tetapi berani berpikir, berani bertanya, berani mengkritik, dan berani memberikan solusi. 

Karena pada akhirnya, masa depan Banjarnegara dan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpin. Tetapi juga oleh seberapa dewasa masyarakatnya dalam berpikir dan bertindak. Mari kita jaga kewarasan nalar dan cara berpikir kita, demi kebaikan Banjarnegara dan bangsa Indonesia. 

Salam Waras 
Memayu Hayuning Bawana, Hambrasta Dhur Hangkara
Sura Dira Jaya Ningrat, Lebur Dhaneng Pangestuti