Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
Mengapa Rakyat Semakin Tidak Percaya kepada Partai Politik dan DPR?
Oleh : Wahono, S.Pd - Aktifis & Wakil Ketua II DPW Partai Perindo Jawa Tengah
Demokrasi Tidak Akan Kuat Jika Rakyat Tidak Lagi Percaya kepada Wakilnya
Ada sebuah alarm penting bagi demokrasi Indonesia pada tahun 2026. Alarm itu bukan berasal dari jalanan. Bukan pula dari media sosial. Alarm itu datang dari kepercayaan rakyat sendiri. Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 menunjukkan bahwa DPR RI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah di antara lembaga-lembaga yang diukur, yaitu 56%.
Sementara itu, partai politik hanya memperoleh tingkat kepercayaan 61%. Angka ini jauh di bawah TNI yang mencapai 93%, Presiden 91%, Kejaksaan Agung 80%, Mahkamah Konstitusi 75%, Pengadilan 74%, dan KPK 72%. (indikator.co.id)
[table id=2 /]
Angka-angka tersebut seharusnya tidak hanya dibaca sebagai statistik. Ini adalah pesan politik dari rakyat. Dan pesan itu sangat jelas : Rakyat masih percaya kepada negara, tetapi semakin kritis terhadap institusi politik yang mengaku mewakili mereka.
DPR dan Partai Politik :
Dua Wajah yang Sedang Mengalami Krisis Kepercayaan
DPR adalah representasi politik rakyat. Partai politik adalah kendaraan utama yang melahirkan para wakil rakyat. Karena itu, ketika kepercayaan kepada DPR dan partai politik rendah, persoalannya sesungguhnya tidak berhenti pada institusi tersebut.
Yang sedang dipertaruhkan adalah kualitas representasi demokrasi kita. Pertanyaannya kemudian :Mengapa rakyat semakin jauh dari partai politik?Mengapa sebagian masyarakat merasa bahwa politik hanya ramai ketika pemilu tiba?Mengapa suara rakyat terasa begitu penting ketika pencoblosan, tetapi kemudian terasa jauh setelah para kandidat mendapatkan kursi?
Dan yang paling penting : Apakah partai politik masih benar-benar menjadi rumah rakyat, atau telah berubah menjadi kendaraan menuju kekuasaan?Inilah pertanyaan yang harus dijawab secara jujur.
01. Politik Terlalu Sering Berhenti pada Perebutan Kekuasaan
Salah satu problem mendasar politik kita adalah orientasi yang terlalu kuat pada kekuasaan. Partai sibuk membangun koalisi. Politisi sibuk membangun elektabilitas. Kandidat sibuk mencari suara.Tetapi rakyat sering bertanya : “Setelah mereka mendapatkan kekuasaan, apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan kami?”
Politik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan : Siapa yang menang? Tetapi harus bergerak kepada pertanyaan : Apa yang dilakukan setelah menang? Sebab demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilu. Demokrasi adalah tentang memenuhi mandat rakyat setelah memperoleh kekuasaan.
02. Rakyat Semakin Cerdas dan Tidak Mudah Dibohongi
Ada perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Rakyat hari ini bukan rakyat yang sama dengan dua atau tiga dekade lalu. Masyarakat memiliki akses informasi yang jauh lebih luas. Setiap pernyataan pejabat dapat direkam. Setiap kebijakan dapat diperbincangkan. Setiap kontroversi dapat menyebar dalam hitungan menit.
Media sosial telah membuat rakyat menjadi pengawas politik 24 jam. Karena itu, era ketika politisi cukup datang menjelang pemilu, memasang baliho, memberikan janji, lalu menghilang setelah mendapatkan suara, semakin sulit dipertahankan.
Rakyat sekarang tidak hanya ingin didatangi. Rakyat ingin didengarkan. Dan lebih dari itu : Rakyat ingin melihat bukti.
03. Politik Transaksional Menggerus Kepercayaan
Ketika politik terlalu sering dibangun berdasarkan transaksi, hubungan antara rakyat dan politisi juga berubah menjadi transaksional. Rakyat diberi sesuatu menjelang pemilu. Politisi mendapatkan suara.Setelah pemilu selesai, hubungan pun kembali renggang. Model seperti ini sangat berbahaya.
Sebab politik akhirnya tidak lagi dibangun berdasarkan gagasan, nilai, program dan perjuangan, tetapi berdasarkan : “Apa yang saya dapat?” - Padahal demokrasi yang sehat seharusnya membangun hubungan : rakyat → mandat → wakil → kebijakan → manfaat → pertanggungjawaban.Bukan : rakyat → suara → kursi → kekuasaan.
04. Partai Politik Kehilangan Fungsi Pendidikan Politik
Partai politik seharusnya tidak hanya menjadi mesin pemenangan pemilu. Partai seharusnya menjadi sekolah demokrasi. Di sanalah masyarakat belajar tentang :
Kepemimpinan;
Kebangsaan;
Konstitusi;
Ideologi;
Etika politik;
Pemerintahan;
Ekonomi;
Pembangunan;
Serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Namun jika kaderisasi lebih banyak menghasilkan orang yang pandai memenangkan kontestasi daripada orang yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat, maka demokrasi akan mengalami kekosongan.
Kita membutuhkan politisi yang tidak hanya pandai mendapatkan suara, tetapi juga mampu menghasilkan solusi.
05. Krisis Keteladanan Lebih Berbahaya daripada Krisis Popularitas
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut politisi menjadi manusia sempurna. Tetapi masyarakat membutuhkan keteladanan. Ketika rakyat melihat pejabat hidup berlebihan sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, jarak psikologis antara rakyat dan elite semakin lebar.
Ketika rakyat melihat hukum terasa berbeda antara orang biasa dan orang berkuasa, kepercayaan semakin terkikis. Ketika rakyat mendengar janji tentang pemberantasan korupsi tetapi kemudian melihat kasus korupsi terus bermunculan, masyarakat menjadi skeptis.
Karena itu, persoalan politik bukan hanya : “Seberapa populer seorang politisi?” – Tetapi : “Seberapa layak ia dipercaya?” - Popularitas bisa dibangun dengan iklan. Kepercayaan hanya bisa dibangun dengan rekam jejak.
06. DPR Harus Berhenti Hanya Menjadi Gedung yang Ramai Ketika Sidang
DPR bukan sekadar kumpulan kursi. DPR adalah mandat rakyat yang dilembagakan. Karena itu ukuran keberhasilan DPR tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa banyak rapat yang dilakukan atau berapa banyak undang-undang yang dihasilkan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah :
Apakah rakyat merasa aspirasinya benar-benar diperjuangkan?
Apakah petani merasa diperhatikan?
Apakah nelayan merasa dilindungi?
Apakah buruh merasa didengar?
Apakah pelaku UMKM merasa mendapatkan ruang?
Apakah generasi muda merasa memiliki masa depan?
Apakah masyarakat desa merasa pembangunan benar-benar menyentuh kehidupannya?
Jika jawabannya belum, maka ada masalah besar dalam sistem representasi kita.
07. Krisis Kepercayaan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Pencitraan
Inilah kesalahan yang harus dihindari. Ketika kepercayaan publik turun, respons pertama yang sering muncul adalah : memperbaiki komunikasi. Padahal masalahnya mungkin bukan komunikasi. Masalahnya adalah kinerja.
Kalau rumahnya bocor, jangan hanya mengecat dinding. Kalau mesin rusak, jangan hanya memperindah dashboard. Kalau partai kehilangan kepercayaan rakyat, jangan hanya memperbanyak baliho dan konten media sosial.
Yang harus diperbaiki adalah mesinnya.
Mesin kaderisasi.
Mesin rekrutmen politik.
Mesin pendidikan politik.
Mesin pelayanan rakyat.
Mesin pengawasan.
Mesin pertanggungjawaban.
Dan yang paling penting : mesin moral politiknya.
Dari Politik Elektoral Menuju Politik Pelayanan
Inilah saatnya kita mengubah paradigma. Partai politik masa depan tidak boleh hanya berpikir : Bagaimana memenangkan pemilu? - Tetapi harus berpikir : Bagaimana memenangkan kembali kepercayaan rakyat?
Sebab kemenangan pemilu hanya memberikan kursi. Sedangkan kepercayaan rakyat memberikan legitimasi. Kursi bisa diperoleh melalui suara. Tetapi legitimasi harus diperoleh melalui kinerja dan keteladanan.
Partai Politik Masa Depan Harus Berubah
Jika partai politik ingin keluar dari krisis kepercayaan, setidaknya ada beberapa perubahan fundamental.
Pertama — Dari partai pemilu menjadi partai pelayanan rakyat.
Partai harus hadir sepanjang tahun, bukan hanya menjelang pemilu.
Kedua — Dari politik figur menjadi politik gagasan.
Partai harus memiliki platform yang jelas mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, desa, teknologi, lingkungan, kebudayaan dan masa depan generasi muda.
Ketiga — Dari kaderisasi administratif menjadi kaderisasi ideologis dan kompetensi.
Kader tidak cukup loyal kepada partai.Kader harus kompeten, berintegritas dan mampu bekerja.
Keempat — Dari politik tertutup menjadi politik transparan.
Publik berhak mengetahui bagaimana partai bekerja, bagaimana kader dipilih, bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana mandat rakyat diperjuangkan.
Kelima — Dari politik lima tahunan menjadi politik berkelanjutan.
Pemilu hanyalah salah satu momentum demokrasi.
Perjuangan politik seharusnya berlangsung setiap hari.
DPR Masa Depan Harus Menjadi Rumah Aspirasi
DPR juga membutuhkan transformasi besar. Wakil rakyat tidak boleh hanya hadir sebagai representasi administratif, tetapi harus menjadi representasi substantif. Artinya, anggota DPR harus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan konstituennya. Bukan sekadar ketika membutuhkan suara.
Masyarakat harus dapat mengetahui :
Apa yang diperjuangkan wakilnya;
Apa yang sudah dilakukan;
Apa yang belum berhasil;
Apa alasan sebuah keputusan politik;
Dan bagaimana wakil tersebut mempertanggungjawabkan mandatnya.
Politik masa depan adalah politik yang bisa diaudit oleh rakyat. Bukan hanya diaudit secara hukum. Tetapi juga diaudit secara moral dan politik.
KRISIS INI SEBENARNYA ADALAH KESEMPATAN
Krisis kepercayaan memang berbahaya. Tetapi krisis juga bisa menjadi titik balik. Justru karena rakyat semakin kritis, partai politik dipaksa untuk berubah. Justru karena masyarakat semakin skeptis, politisi dipaksa membuktikan dirinya. Justru karena kepercayaan semakin mahal, maka politisi masa depan harus membangun sesuatu yang lebih bernilai dari pada sekedar popularitas :
REPUTASI tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibangun hanya dengan baliho. Tidak bisa diciptakan hanya dengan buzzer. Tidak bisa dipertahankan hanya dengan pencitraan. Reputasi lahir dari konsistensi antara kata, sikap dan perbuatan.
DARI KRISIS KEPERCAYAAN MENUJU RESET POLITIK
Karena itu, persoalan hari ini bukan semata-mata : “Mengapa rakyat tidak percaya kepada partai politik dan DPR?” - Pertanyaan yang lebih penting adalah : “Apa yang harus dilakukan agar rakyat memiliki alasan untuk percaya kembali?”
Inilah titik awal reset politik Indonesia. Bukan mengganti nama partai. Bukan sekadar mengganti pengurus. Bukan sekadar mengganti slogan. Tetapi mengubah cara berpikir, cara bekerja dan cara mempertanggungjawabkan kekuasaan.
Partai politik masa depan harus berani mengatakan : Kami tidak meminta rakyat percaya kepada kami karena slogan. Percayalah karena kami bekerja. Nilailah karena kami memiliki rekam jejak. Kritiklah karena kami siap diawasi. Dan dukunglah kami jika kami memang layak mendapatkan mandat.
PENUTUP :
RAKYAT TIDAK MEMBENCI PINTU DEMOKRASI
Krisis kepercayaan terhadap partai politik dan DPR tidak boleh diterjemahkan sebagai rakyat anti-demokrasi. Justru sebaliknya. Rakyat sedang menuntut demokrasi yang lebih berkualitas. Rakyat tidak sedang meninggalkan politik. Rakyat sedang menuntut agar politik kembali kepada tujuan awalnya : KEKUASAAN UNTUK RAKYAT.
Karena itu, angka 56% kepercayaan terhadap DPR dan 61% terhadap partai politik bukan sekadar angka survei. Ia adalah cermin. Cermin yang sedang memperlihatkan wajah demokrasi kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi : “Siapa yang salah?” – Tetapi : “Siapa yang berani berubah?”
Sebab Indonesia tidak kekurangan partai politik. Indonesia juga tidak kekurangan politisi. Yang kita butuhkan adalah politik yang kembali dipercaya. Politik yang hadir. Politik yang melayani. Politik yang transparan. Politik yang berintegritas. Politik yang bekerja.
Dan pada akhirnya :
POLITIK YANG MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT KEPADA PEMILIKNYA.
Inilah tantangan terbesar Partai Politik Masa Depan Indonesia. Bukan sekadar memenangkan Pemilu 2029. Tetapi memenangkan kembali kepercayaan rakyat.
Saya sengaja menempatkan “krisis kepercayaan” sebagai alarm dan peluang reset, bukan sebagai serangan terhadap DPR atau partai tertentu. Ini akan menjadi lebih kuat bila nantinya disambungkan dengan gagasan “Blueprint Partai Politik Masa Depan Indonesia 2.0 — Dari Manifesto Menjadi Mesin Perubahan.” (indikator.co.id)
