Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
Jangan Hanya Hitung Berapa Uang MBG yang Masuk, Hitung Berapa yang Berputar di Banjarnegara
Oleh : Wahono – Aktivis & Sekjend Aliansi Wargo Hutomo
Selama ini Program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih sering kita lihat dari sisi penerima manfaat.
Berapa anak yang mendapatkan makanan?
Berapa porsi yang dibagikan?
Berapa anggaran yang disediakan negara?
Semua pertanyaan itu penting.
Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting :
Berapa besar uang MBG yang benar-benar menjadi energi ekonomi masyarakat Banjarnegara?
Di sinilah cara pandang kita perlu diperluas.MBG bukan hanya soal makanan yang sampai ke meja makan anak-anak.
MBG juga merupakan arus permintaan ekonomi yang setiap hari membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, tahu, tempe, bumbu, kemasan, transportasi, tenaga kerja dan berbagai kebutuhan lainnya.
Artinya, di belakang satu porsi MBG terdapat rantai ekonomi yang sangat panjang.
DARI ANGGARAN MENJADI PERPUTARAN UANG
Pemkab Banjarnegara pada Februari 2026 menyebut, ketika terdapat 71 SPPG yang beroperasi, perputaran uang untuk bahan baku di Banjarnegara diperkirakan mencapai sekitar Rp. 1,4 miliar per hari atau sekitar Rp. 34 miliar per bulan.
Angka ini sebenarnya memberikan sebuah pesan penting :
MBG telah menciptakan pasar baru yang sangat besar di daerah.
Dan pasar sebesar itu tidak seharusnya hanya dilayani oleh pemasok dari luar daerah.
Justru di sinilah kesempatan Banjarnegara.
Kalau kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan atau pembudidaya ikan, pelaku UMKM, koperasi, BUMDes, pedagang, pengusaha transportasi dan tenaga kerja lokal, maka anggaran negara tidak sekadar “masuk” ke Banjarnegara.
Uang tersebut akan berputar di Banjarnegara.
Dan perputaran itulah yang harus kita ukur.
1. MESIN HITUNG PERTAMA :
BERAPA BESAR PASAR MBG BANJARNEGARA?
Data pemerintah daerah pada Mei 2026 mencatat 94 SPPG telah beroperasi, dengan kuota sebanyak 167 SPPG.
Dengan menggunakan angka Rp. 34 miliar per bulan untuk 71 SPPG sebagai titik pembanding, maka secara matematis :
94 SPPG ≈ Rp. 45,0 miliar/bulan atau sekitar : Rp. 540 miliar/tahun.
Sedangkan jika seluruh kuota 167 SPPG dapat beroperasi dengan pola ekonomi yang kurang lebih sama : 167 SPPG ≈ Rp. 80,0 miliar/bulan atau sekitar : Rp. 960 miliar/tahun.
Perlu ditegaskan :
Rp. 45 miliar dan Rp. 80 miliar tersebut adalah proyeksi matematis, bukan angka realisasi resmi.
Namun angka tersebut cukup untuk menunjukkan besarnya peluang.
Hampir Rp. 1 triliun per tahun merupakan skala ekonomi yang tidak kecil bagi sebuah kabupaten.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi :
“MBG menghabiskan anggaran berapa?”
Tetapi :
“Bagaimana Banjarnegara menangkap nilai ekonomi dari anggaran tersebut?”
2. MESIN HITUNG KEDUA :
UANG MBG BERHENTI DI MANA?
Bayangkan satu rantai sederhana :
NEGARA
↓
MBG / SPPG
↓
KOPERASI / BUMDES / AGREGATOR
↓
PETANI – PETERNAK – PEMBUDIDAYA IKAN
↓
UMKM PENGOLAHAN
↓
TRANSPORTASI
↓
TENAGA KERJA
↓
PASAR LOKAL
↓
MASYARAKAT
Inilah yang saya sebut :
EFEK PUTAR EKONOMI MBG
Semakin panjang rantai nilai lokal yang terbentuk secara sehat, semakin besar pula kemungkinan manfaat ekonomi menyebar.
Tetapi ada syaratnya :
Uang tersebut harus benar-benar dibelanjakan kepada pelaku ekonomi lokal.
3. MAKA KITA MEMBUTUHKAN
“INDEKS KANDUNGAN LOKAL MBG”
Misalnya, secara sederhana kita membuat ukuran :
Local Content Index MBG
Rumusnya :
Nilai belanja MBG dari pemasok lokal ÷ total belanja MBG × 100%
Contoh simulasi.
Jika nilai ekonomi MBG mencapai : Rp. 960 miliar/tahun dan 50% dibelanjakan kepada pemasok lokal,
Maka : Rp. 480 miliar - berpotensi menjadi belanja ekonomi lokal.
Jika kandungan lokal mencapai 70% : Rp. 672 miliar.
Jika mencapai 80% : Rp. 768 miliar.
Sekali lagi, angka tersebut adalah simulasi, bukan target resmi.
Tetapi simulasi ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting :
Yang menentukan dampak ekonomi MBG bukan hanya besarnya anggaran, tetapi berapa persen anggaran tersebut yang berhasil ditangkap oleh ekonomi lokal.
4. JANGAN HANYA MEMBANGUN DAPUR
Kalau kita hanya membangun SPPG, maka kita baru membangun dapur.
Tetapi kalau kita membangun jaringan :
SPPG + petani + peternak + perikanan + UMKM + koperasi + BUMDes + transportasi + pasar
Maka kita sedang membangun :
EKOSISTEM EKONOMI MBG
Ini perbedaan yang sangat mendasar.
SPPG seharusnya tidak dipandang hanya sebagai tempat memasak.
SPPG dapat diposisikan sebagai :
ANCHOR MARKET — pasar jangkar bagi produk pangan lokal.
Karena kebutuhan MBG relatif rutin, pelaku usaha lokal mempunyai peluang memperoleh pasar yang lebih terukur.
Dan ketika pasar sudah tersedia, persoalan berikutnya adalah :
Mampukah produksi lokal memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten?
5. DI SINILAH DATA MENJADI SENJATA
Banjarnegara sebenarnya sudah mempunyai basis produksi pangan yang besar.
Pemkab pernah mencatat antara lain produksi beras/gabah sekitar 176.000 ton per tahun, kentang sekitar 139.000 ton, serta produksi telur sekitar 27 ton per hari.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata :
“Kita punya produk atau tidak?”
Tetapi :
“Apakah produk kita terhubung dengan kebutuhan MBG?”
Dan lebih jauh :
“Apakah petani kita mendapatkan harga yang layak dari pasar tersebut?”
Karena itu dibutuhkan satu sistem data :
DATABASE EKONOMI MBG BANJARNEGARA
Isinya minimal :
01. Jumlah SPPG;
02. Kapasitas Masing-Masing SPPG;
03. Jumlah Penerima Manfaat;
04. Kebutuhan Beras;
05. Kebutuhan Telur;
06. Kebutuhan Protein;
07. Kebutuhan Sayuran;
08. Kebutuhan Buah;
09. Kebutuhan Tahu Dan Tempe;
10. Kebutuhan Bumbu;
11. Kebutuhan Kemasan;
12. Kebutuhan Transportasi;
13. Jumlah Petani Pemasok;
14. Jumlah Peternak;
15. Pembudidaya Ikan;
16. UMKM;
17. Koperasi;
18. BUMDes;
19. Kapasitas Produksi;
20. Harga;
21. Volume;
22. Lokasi Pemasok.
Dengan demikian, pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan.
Pemerintah bekerja berdasarkan peta kebutuhan dan peta produksi.
6. KOPERASI DAN BUMDES
JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Bayangkan jika petani menjual sendiri-sendiri kepada banyak SPPG.
Skalanya kecil.
Negosiasinya lemah.
Distribusinya mahal.
Risiko pasarnya tinggi.
Tetapi jika koperasi atau BUMDes menjadi agregator :
Petani → Koperasi/BUMDes → SPPG
Maka terjadi konsolidasi.
Volume menjadi besar.
Kualitas lebih mudah dikontrol.
Distribusi lebih efisien.
Kontrak pasokan lebih mudah dibuat.
Dan yang paling penting :
Nilai Ekonomi Tidak Langsung Keluar Dari Desa.
7. DARI “BELANJA MBG”
MENJADI “BELANJA PRODUK BANJARNEGARA”
Ini harus menjadi perubahan paradigma.
Jangan bertanya : “Siapa pemasok MBG?”
Tetapi : “Berapa persen kebutuhan MBG yang dapat dipenuhi oleh produksi Banjarnegara?”
Kemudian kita ukur setiap tahun.
Misalnya :
2026 — Pemetaan
Kita mengetahui siapa memproduksi apa, di mana, berapa kapasitasnya dan berapa kebutuhan SPPG.
2027 — Integrasi
Koperasi, BUMDes, UMKM dan kelompok produsen mulai dihubungkan dengan SPPG.
2028 — Penguatan Produksi
Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar MBG.
2029 — Hilirisasi
Produk lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mulai masuk ke produk olahan bernilai tambah.
2030 — Ekosistem
MBG tidak lagi hanya menjadi program pelayanan gizi.
Ia telah menjadi salah satu mesin permintaan ekonomi pangan lokal Banjarnegara.
8. LALU APA YANG HARUS DIUKUR?
Saya kira Banjarnegara perlu mempunyai satu dashboard sederhana :
BANJARNEGARA MBG ECONOMIC DASHBOARD
Setiap bulan masyarakat dapat melihat :
SPPG
Jumlah SPPG Aktif;
Jumlah Penerima Manfaat;
Jumlah Porsi.
EKONOMI
Nilai Belanja MBG;
Nilai Belanja Lokal;
Persentase Kandungan Lokal.
PERTANIAN
Beras Terserap;
Telur Terserap;
Sayuran Terserap;
Buah Terserap.
PETERNAKAN & PERIKANAN
Ayam;
Telur;
Ikan;
Produk Protein Lainnya.
UMKM
Jumlah UMKM Pemasok;
Nilai Transaksi;
Jumlah Tenaga Kerja.
DESA
Koperasi Pemasok;
Bumdes Pemasok;
Jumlah Desa Yang Terlibat.
DISTRIBUSI
Jumlah Kendaraan;
Nilai Jasa Transportasi;
Wilayah Distribusi.
Dengan satu dashboard, kita bisa melihat :
Apakah uang MBG benar-benar menjadi energi ekonomi Banjarnegara atau hanya lewat sebentar kemudian keluar lagi?
9. INILAH ANGKA YANG SEBENARNYA HARUS KITA KEJAR
Bukan sekadar :
“Berapa triliun anggaran MBG?”
Tetapi :
Berapa rupiah masuk ke Banjarnegara?
Berapa rupiah dibelanjakan kepada petani Banjarnegara?
Berapa rupiah masuk ke peternak?
Berapa rupiah masuk ke pembudidaya ikan?
Berapa rupiah masuk ke UMKM?
Berapa rupiah menjadi pendapatan koperasi?
Berapa rupiah menjadi upah tenaga kerja?
Berapa rupiah menjadi omzet transportasi?
Dan yang paling penting :
BERAPA RUPIAH YANG TETAP BERPUTAR DI BANJARNEGARA?
Karena uang yang masuk belum tentu menjadi kekuatan ekonomi.
Tetapi uang yang berputar berkali-kali di dalam daerah dapat menciptakan efek ekonomi yang jauh lebih luas.
10. DARI MBG MENUJU KETAHANAN EKONOMI DAERAH
Di sinilah saya melihat MBG dari perspektif yang lebih besar.
MBG dapat dibaca sebagai :
PROGRAM GIZI
↓
MENCIPTAKAN PERMINTAAN PANGAN
↓
MEMBUKA PASAR PRODUK LOKAL
↓
MENINGKATKAN PRODUKSI PETANI/PETERNAK
↓
MENGGERAKKAN UMKM
↓
MEMBUAT KOPERASI DAN BUMDES BERFUNGSI
↓
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA
↓
MENINGKATKAN PERPUTARAN UANG DI DAERAH
↓
MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN
↓
MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH
Maka MBG tidak harus berhenti sebagai : “Makan Gratis.”
Ia bisa menjadi bagian dari sebuah desain ekonomi yang lebih besar.
P . E . N . U . T . U . P
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG di Banjarnegara tidak cukup hanya dilihat dari :
Berapa banyak makanan yang dibagikan.
Tetapi juga :
Berapa banyak petani yang mendapatkan pasar,
Berapa banyak peternak yang mendapatkan kepastian permintaan,
Berapa banyak UMKM yang tumbuh,
Berapa banyak koperasi dan BUMDes yang bergerak,
Berapa banyak tenaga kerja yang terserap,
dan :
BERAPA BESAR UANG NEGARA YANG BERHASIL DIUBAH MENJADI PERPUTARAN EKONOMI RAKYAT.
Karena itu, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara melihat MBG.
Bukan sekadar : DARI ANGGARAN MENJADI MAKANAN.
Tetapi :
DARI ANGGARAN MENJADI PERMINTAAN.
DARI PERMINTAAN MENJADI PRODUKSI.
DARI PRODUKSI MENJADI PENDAPATAN.
DARI PENDAPATAN MENJADI PERPUTARAN EKONOMI.
Dan pada akhirnya :
MBG → EKONOMI RAKYAT → KETAHANAN PANGAN → KEMANDIRIAN DAERAH.
Jangan hanya hitung berapa uang MBG yang masuk ke Banjarnegara.
Hitung berapa kali uang itu berputar di Banjarnegara.
Di situlah sesungguhnya ukuran dampak ekonomi MBG.
Catatan Angka :
Saya sengaja membuat tiga lapisan angka supaya gagasan ini tidak tercampur :
Data Pemkab :
71 SPPG pernah diproyeksikan menghasilkan perputaran bahan baku sekitar Rp. 34 miliar/bulan. Kabupaten Banjarnegara
Data berikutnya : Banjarnegara tercatat memiliki 94 SPPG beroperasi dengan kuota 167 SPPG. BPPKAD Banjarnegara
Dengan ekstrapolasi matematis dari angka Rp. 34 miliar/71 SPPG, 94 SPPG menjadi sekitar Rp. 45,0 miliar/bulan, sedangkan 167 SPPG sekitar Rp. 80,0 miliar/bulan.
Ini bukan angka realisasi resmi, melainkan alat simulasi.
Angka Rp. 15.000/porsi/hari memang tercantum dalam juknis/penjelasan BGN sebagai pagu rata-rata yang mencakup beberapa komponen, jadi tidak tepat bila seluruh Rp. 15.000 dianggap sebagai belanja bahan pangan atau omzet ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional
