Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
PIPA FISKAL BARU YANG MENGALIRKAN UANG NEGARA KE EKONOMI RAKYAT
Oleh : Wahono – Aktivis & Sekjend Aliansi Wargo Hutomo
Ada cara sederhana untuk melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kita bisa melihatnya hanya sebagai makanan gratis yang dibagikan kepada masyarakat.
Tetapi kita juga bisa melihatnya dari sudut pandang yang jauh lebih besar :
MBG adalah kebijakan fiskal yang sedang menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru.
Kalau kita hanya melihat sepiring makanan yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia, kita hanya melihat ujungnya.
Padahal di belakang sepiring makanan itu ada petani, peternak, nelayan, pedagang, UMKM, distributor, transportasi, tenaga kerja, dapur SPPG, hingga uang negara yang berputar dari pusat sampai ke tingkat desa.
Karena itu, saya ingin mengajak kita ngobrol sedikit tentang MBG.
Bukan untuk memuji.Bukan pula untuk mencibir.
Tetapi untuk mencoba memahami :
Apa sebenarnya yang sedang dibangun negara melalui program MBG?
MULAI DARI ANGKA
Mari kita gunakan hitungan sederhana.
Dalam beberapa komponen bantuan MBG tahun 2026, nilai bantuan makanan tercantum Rp. 15.000 per penerima manfaat.
Sekarang kita gunakan sebuah simulasi :
1 SPPG = 2.000 penerima manfaat.
Maka : 2.000 × Rp. 15.000 = Rp. 30 juta per hari.
Jika beroperasi sekitar 20 hari dalam satu bulan :
Rp. 30 juta × 20 = Rp. 600 juta per bulan.
Dalam satu tahun :
Rp. 600 juta × 12 = Rp. 7,2 miliar.
Sekarang bayangkan apabila terdapat 160 SPPG di Banjarnegara.
Maka secara simulasi : 160 × Rp. 7,2 miliar = Rp. 1,152 triliun per tahun.
Sekali lagi, angka Rp. 1,152 triliun tersebut adalah simulasi berdasarkan asumsi 160 SPPG dengan kapasitas 2.000 penerima manfaat dan nilai Rp15.000 per penerima, bukan klaim bahwa seluruh angka tersebut telah terealisasi.
Tetapi justru di sinilah menariknya.
Rp. 1,152 triliun adalah gambaran besarnya potensi aktivitas ekonomi yang dapat muncul apabila asumsi tersebut benar-benar tercapai. Dan angka sebesar itu layak kita bicarakan.
SEKARANG BANDINKAN DENGAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH
Kita ambil Banjarnegara sebagai contoh.
Data APBD Banjarnegara 2025 menunjukkan pendapatan daerah sekitar Rp. 2,33 triliun, dengan PAD sekitar Rp. 409,75 miliar dan transfer pemerintah pusat sekitar Rp. 1,754 triliun.
Pada perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp. 2,28 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp. 1,78 triliun.
Angka tersebut menunjukkan satu hal :
Ruang fiskal daerah memang terbatas dan ketergantungan terhadap transfer pusat masih besar.
Maka ketika kita berbicara tentang potensi perputaran ekonomi MBG sekitar Rp. 1,152 triliun dalam simulasi tadi, kita tidak sedang berbicara tentang angka kecil.
Pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih menarik :
Apakah uang MBG hanya akan lewat di Banjarnegara?
Atau :
Bisakah uang tersebut berputar di Banjarnegara dan menjadi energi baru bagi ekonomi masyarakat?
Menurut saya, di situlah persoalan sesungguhnya dimulai.
MBG DAN "PIPA FISKAL" BARU
Saya menggunakan istilah pipa fiskal bukan dalam pengertian teknis APBN.
Ini adalah metafora sederhana.
Bayangkan APBN sebagai sumber air yang sangat besar.
Selama ini sebagian aliran anggaran negara masuk ke daerah melalui berbagai mekanisme belanja dan transfer.
Program MBG menciptakan salah satu jalur pengeluaran baru yang secara langsung terhubung dengan kebutuhan pangan sehari-hari.
Dari APBN mengalir ke program.
Dari program mengalir ke SPPG.
Dari SPPG mengalir kepada pemasok.
Dari pemasok mengalir kepada petani, peternak, nelayan, UMKM, pekerja, pedagang dan jasa transportasi.
Kemudian uang itu kembali berputar di masyarakat.
Itulah yang saya maksud dengan pipa fiskal.
Bukan sekadar uang negara yang dibelanjakan.
Tetapi uang negara yang, jika ekosistemnya dirancang dengan benar, dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi masyarakat.
LALU, DARI MANA UANG MBG BERASAL?
Ini pertanyaan yang sering muncul.
Pemerintah memang melakukan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja.
Presiden Prabowo sendiri pada Februari 2026 menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghematan lebih dari Rp. 300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya dan menjelaskan bahwa penghematan tersebut diarahkan antara lain untuk program seperti MBG.
Namun kita perlu memahami persoalannya secara tepat.
MBG tidak berarti seluruh anggarannya berasal dari satu pos yang dipotong.
Untuk tahun 2026, BGN mencatat bahwa pagu tersedia untuk MBG sebesar Rp. 218,77 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil penajaman dari pagu awal bantuan pemerintah sebesar Rp. 248,29 triliun, setelah penajaman sebesar Rp. 29,51 triliun.
Sementara pemerintah dalam desain APBN 2026 menempatkan MBG sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas nasional. Dengan demikian, lebih tepat jika kita mengatakan :
Negara melakukan penataan dan efisiensi belanja untuk mengarahkan anggaran kepada program-program yang dianggap menjadi prioritas, salah satunya MBG.
Dan angka tersebut kemudian menjadi bagian dari kebijakan fiskal nasional.
LALU APAKAH MBG MENGAMBIL ANGGARAN PENDIDIKAN?
Ini juga perlu diluruskan. Anggaran pendidikan 2026 secara resmi ditetapkan sebesar Rp. 769,086 triliun, atau 20% dari total belanja negara sebagaimana mandat konstitusi.
Karena itu, jangan menyederhanakan persoalan menjadi :
MBG mengambil anggaran pendidikan.
Yang lebih tepat adalah melihat struktur APBN secara keseluruhan dan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran berdasarkan fungsi dan program.Bahkan dalam dokumen APBN-Kita, MBG tercatat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, antara lain karena penerima manfaatnya mencakup peserta didik.
Artinya, perdebatan publik mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan :
"MBG mengambil uang dari mana?"
Tetapi juga :
"Apa manfaat fiskal, sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang hendak dicapai melalui pengeluaran tersebut?"
SEKARANG KITA MASUK KE BAGIAN YANG PALING MENARIK
EKOSISTEM MBG.
Bayangkan satu SPPG membutuhkan tempe dua kali dalam seminggu.
Jika satu kali kebutuhan mencapai 2.000 tempe :
2.000 × 2 = 4.000 tempe per minggu.
Dalam empat minggu : 4.000 × 4 = 16.000 tempe per bulan.
Jika ada 160 SPPG : 16.000 × 160 = 2.560.000 tempe per bulan.
Dua juta lima ratus enam puluh ribu tempe.
Dan itu baru tempe.
Belum tahu.
Belum telur.
Belum ayam.
Belum ikan.
Belum daging.
Belum sayuran.
Belum buah.
Belum beras.
Belum bumbu.
Belum kemasan.
Belum transportasi.
Belum tenaga kerja.
Belum berbagai kebutuhan lainnya.
Sekarang kita mulai melihat wajah MBG yang berbeda.
MBG bukan hanya dapur.
MBG adalah pasar.
Dan pasar dalam jumlah sangat besar.
INILAH YANG SEHARUSNYA DITANGKAP DAERAH
Kalau saya menjadi pemerintah daerah, saya tidak akan berhenti pada pertanyaan :
"Berapa SPPG yang ada di daerah kita?"
Saya justru akan bertanya :
"Berapa banyak kebutuhan SPPG yang bisa dipenuhi oleh masyarakat kita sendiri?"
Ini pertanyaan strategis.
Berapa petani yang bisa menjadi pemasok?
Berapa peternak yang bisa memasok telur dan daging?
Berapa nelayan yang bisa memasok ikan?
Berapa UMKM yang bisa mengolah makanan?
Berapa koperasi yang bisa menjadi agregator?
Berapa kendaraan yang dibutuhkan untuk distribusi?
Berapa tenaga kerja yang terserap?
Dan berapa rupiah dari anggaran MBG yang akhirnya tinggal dan berputar di daerah?
DARI UANG NEGARA MENJADI UANG RAKYAT
Inilah konsep yang menurut saya jauh lebih penting.
Anggaran negara jangan hanya habis dibelanjakan.
Kalau memungkinkan, anggaran negara harus mampu menjadi pemicu produksi.
Ketika SPPG membeli telur dari peternak lokal, peternak mendapatkan pendapatan.
Ketika peternak membeli pakan, ekonomi bergerak.
Ketika petani menanam sayuran karena memiliki kepastian pasar, produksi meningkat.
Ketika UMKM mengolah bahan pangan, tenaga kerja terserap.
Ketika transportasi mengangkut produk, jasa bergerak.
Ketika pekerja mendapatkan penghasilan, mereka kembali berbelanja di pasar.
Kemudian uang berputar lagi.
Inilah multiplier effect yang harus kita pikirkan.
Jadi yang harus kita kejar bukan hanya :
Berapa porsi makanan yang dibagikan?
Tetapi :
Berapa besar nilai ekonomi yang tercipta dari setiap rupiah anggaran MBG?
DARI MBG MENUJU KETAHANAN PANGAN
Di sinilah MBG dapat dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan.
Pemerintah sendiri menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas APBN 2026.
Maka MBG seharusnya tidak berdiri sendiri.
Bayangkan apabila setiap kabupaten mampu membangun ekosistem pemasok lokal.
Banjarnegara memiliki kekuatan tertentu.
Daerah lain memiliki kekuatan yang berbeda.
Ada daerah yang kuat di beras.
Ada daerah yang kuat di telur.
Ada daerah yang kuat di ikan.
Ada daerah yang kuat di sayuran.
Ada daerah yang kuat di buah.
Ada daerah yang kuat di peternakan.
Maka akan terjadi perdagangan antar daerah.
Produksi bertemu pasar.
Pasar menciptakan produksi.
Produksi menciptakan lapangan kerja.
Lapangan kerja menciptakan pendapatan.
Dan pendapatan menggerakkan konsumsi masyarakat.
Begitulah sebuah ekosistem ekonomi bekerja.
LALU DI MANA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD?
Menurut saya, di sinilah pemerintah daerah dan DPRD harus mulai mengubah cara pandangnya.
Jangan melihat MBG hanya sebagai program pemerintah pusat.
Lihat MBG sebagai peluang membangun ekonomi daerah.
Pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan SPPG.
Kemudian memetakan kemampuan produksi masyarakat.
Setelah itu mempertemukan keduanya.
Petani dengan pasar.
Peternak dengan pasar.
Nelayan dengan pasar.
UMKM dengan pasar.
Koperasi dengan pasar.
Transportasi dengan pasar.
Jika ini dilakukan secara sistematis, maka MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal.
JANGAN SAMPAI UANGNYA MASUK, TETAPI EKONOMINYA KELUAR
Ini justru bahaya yang harus kita pikirkan.
Jangan sampai anggaran MBG masuk ke Banjarnegara dalam jumlah besar, tetapi bahan baku sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
Jangan sampai SPPG berdiri di Banjarnegara, tetapi petani Banjarnegara tidak mendapatkan pasar.
Jangan sampai telur datang dari luar.
Daging datang dari luar.
Sayuran datang dari luar.
Buah datang dari luar.
Bahan olahan datang dari luar.
Kemudian masyarakat Banjarnegara hanya menjadi penonton dari perputaran uang negara di wilayahnya sendiri.
Kalau itu terjadi, maka kita kehilangan peluang.
Karena itu pertanyaan strategisnya bukan :
"Ada berapa SPPG di Banjarnegara?"
Tetapi :
"Berapa persen kebutuhan SPPG Banjarnegara yang mampu dipenuhi oleh produksi masyarakat Banjarnegara?"
Itulah indikator yang jauh lebih menarik.
MBG BUKAN SEKADAR MAKAN GRATIS
Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperdebatkan apakah MBG bagus atau tidak.
Padahal ada pertanyaan yang lebih besar :
Bagaimana agar MBG memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat?
Karena sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari berapa besar uang yang dikeluarkan.
Tetapi juga dari : Apa yang dihasilkan oleh uang tersebut.
Jika satu rupiah hanya menghasilkan konsumsi, maka ia berhenti sebagai belanja.
Tetapi jika satu rupiah mampu menciptakan pasar, mendorong produksi, membuka pekerjaan dan membuat uang berputar berkali-kali di masyarakat, maka ia telah menjadi stimulus ekonomi.
Di sinilah kita perlu melihat MBG dengan perspektif yang lebih luas.
SEPIRING MAKANAN ATAU MESIN EKONOMI?
Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua melihat MBG dari perspektif yang berbeda.
Di depan kita ada sepiring makanan.
Tetapi di belakang sepiring makanan itu ada :
APBN → SPPG → petani → peternak → nelayan → UMKM → pekerja → transportasi → pasar → konsumsi → ekonomi daerah.
Jika seluruh mata rantai itu dibangun dengan baik, maka MBG tidak hanya berbicara tentang gizi.
Ia berbicara tentang :
01. Kesehatan anak,
02. Kualitas SDM,
03. Lapangan kerja,
04. Pasar bagi petani,
05. Pasar bagi peternak,
06. Pasar bagi nelayan,
07. Pasar bagi UMKM,
08. Perputaran uang,
09. Ketahanan pangan, dan pada akhirnya,
10. Pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Maka saya berani mengatakan :
MBG jangan hanya dilihat sebagai program makan gratis.MBG dapat dilihat sebagai salah satu pipa fiskal yang mengalirkan belanja negara ke aktivitas ekonomi masyarakat.
Tetapi apakah pipa itu akan mengalirkan air ke sawah-sawah ekonomi rakyat?
Ataukah airnya justru mengalir keluar daerah?
Itulah pekerjaan rumah kita.
Dan khusus untuk Banjarnegara, pertanyaannya sederhana :
Kalau triliunan rupiah berpotensi berputar melalui ekosistem MBG, apakah kita hanya akan menjadi tempat berdirinya dapur SPPG?
Ataukah kita mampu menjadikan Banjarnegara sebagai daerah yang memproduksi, memasok, mengolah dan menikmati nilai tambah dari ekosistem MBG itu sendiri?
Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang berapa besar uang negara yang masuk ke daerah.
Yang jauh lebih penting adalah : Berapa besar uang tersebut mampu menghidupkan ekonomi rakyat di daerah.
Dari APBN ke SPPG.
Dari SPPG ke ekonomi rakyat.
Dari ekonomi rakyat menuju kemandirian daerah.
Itulah MBG yang seharusnya kita bicarakan.
