ANGARAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN RATUSAN TRILIUN, SUDAHKAH SEBANDING DENGAN MANFAAT YANG DIRASAKAN RAKYAT?

Oleh : Wahono – Aktivis Banjarnegara

Ketika negara mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk pertahanan dan keamanan, publik berhak bertanya : seberapa efektif anggaran itu digunakan, dan bagaimana hasilnya dapat diukur?

Pertahanan negara dan keamanan masyarakat merupakan dua hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Negara membutuhkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan bersama :
Apakah besarnya anggaran pertahanan dan keamanan sudah diikuti oleh efektivitas penggunaan anggaran, transparansi informasi, dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat?

Pertanyaan ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari kepedulian warga negara terhadap pengelolaan uang publik.

Ratusan Triliun Rupiah : Angka Yang Layak Menjadi Perhatian

Berdasarkan dokumen APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 166,1 triliun untuk fungsi pertahanan dan Rp. 210,3 triliun untuk fungsi ketertiban dan keamanan.Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp. 376,4 triliun.

Angka tersebut merupakan alokasi berdasarkan fungsi anggaran negara, bukan semata-mata anggaran khusus TNI dan POLRI. Karena itu, angka ini perlu dibaca secara tepat dan tidak boleh langsung dianggap sebagai total belanja kedua institusi tersebut.

Meski demikian, besarnya alokasi itu menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan merupakan bidang dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Dokumen resmi pemerintah juga mencatat bahwa hingga semester pertama 2025, realisasi belanja fungsi pertahanan mencapai sekitar Rp. 102,2 triliun, sedangkan fungsi ketertiban dan keamanan mencapai sekitar Rp. 93,7 triliun.

Artinya, dalam enam bulan pertama saja, realisasi kedua fungsi tersebut telah mencapai sekitar Rp. 195,9 triliun. Sumber: Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tautan dokumen :
https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/36e303a6-1b37-41b5-98bc-10569e5e34d7

Tentu, besarnya anggaran tidak otomatis berarti pemborosan.
Negara memang membutuhkan personel, peralatan, teknologi, pelatihan, logistik, dan infrastruktur untuk menjalankan tugas pertahanan serta keamanan.

Akan tetapi, semakin besar uang publik yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

POLRI Merekrut 6.919 Personel Sepanjang 2025

Dalam publikasi resminya pada 30 Desember 2025, POLRI menyampaikan bahwa rasio polisi terhadap penduduk berada pada angka 1 polisi untuk 606 penduduk.

POLRI juga melaporkan penerimaan 6.919 personel sepanjang 2025, dengan rincian :
01. 350 taruna Akademi Kepolisian (Akpol).
02. 250 peserta jalur SIPSS.
03. 5.363 Bintara.
04. 1.006 Tamtama.

Sumber : Tribrata News POLRI, 30 Desember 2025.
Tautan publikasi:
https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/rasio-polisi-dengan-penduduk-1-606-polri-rekrut-6-919-personel-sepanjang-2025-97195

Data ini memberikan gambaran tentang upaya penambahan personel kepolisian.
Namun, angka penerimaan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah personel aktif bersih pada akhir tahun, karena masih perlu memperhitungkan personel yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau mengalami perubahan status lainnya.

Di sinilah pentingnya data yang saling terhubung.
Publik membutuhkan informasi yang tidak berhenti pada berapa orang direkrut, tetapi juga berapa jumlah personel aktif, bagaimana persebarannya, berapa kebutuhan idealnya, dan sejauh mana keberadaan mereka menjawab kebutuhan keamanan masyarakat.

Bagaimana Dengan Personel Yang Memasuki Masa Pensiun?

Pertanyaan berikutnya adalah tentang personel yang memasuki masa pensiun.
Dalam perencanaan organisasi, jumlah personel yang direkrut idealnya dibaca bersama dengan jumlah personel yang keluar, terutama karena memasuki batas usia pensiun.

Tanpa informasi tersebut, masyarakat sulit memahami apakah penambahan personel merupakan ekspansi organisasi, penggantian personel yang pensiun, atau kombinasi keduanya.

Sayangnya, dalam penelusuran sumber daring yang menjadi dasar tulisan ini, angka agregat pensiun POLRI untuk tahun 2025 belum dapat diverifikasi secara meyakinkan melalui dokumen sumber asli yang bisa diakses.

Karena itu, kita tidak perlu memaksakan angka yang belum terkonfirmasi.
Yang lebih penting adalah mendorong tersedianya data resmi yang mudah ditemukan dan dipahami publik.

Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi operasional yang bersifat rahasia.
Informasi mengenai strategi, penempatan khusus, atau operasi tertentu tentu memiliki batas.

Namun, data agregat mengenai jumlah personel, penerimaan, pensiun, alokasi anggaran, dan realisasi belanja semestinya dapat disajikan secara jelas sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Dengan begitu, masyarakat dapat melihat gambaran yang utuh tanpa mengganggu kepentingan keamanan negara.

Jangan Hanya Menghitung Anggaran, Ukur Juga Hasilnya

Bagi saya, perdebatan tentang pertahanan dan keamanan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah anggarannya terlalu besar atau terlalu kecil.

Pertanyaan yang lebih penting adalah :
Apa hasil yang diperoleh dari anggaran tersebut?
Apakah perlindungan terhadap masyarakat semakin baik?
Apakah respons terhadap laporan warga semakin cepat?
Apakah penegakan hukum semakin adil?
Apakah kesiapan pertahanan semakin kuat?
Apakah pengadaan peralatan dilakukan secara transparan, sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat jangka panjang?


Ukuran keberhasilan tidak bisa hanya berupa jumlah personel, banyaknya peralatan, atau besarnya penyerapan anggaran. Perlu pula indikator hasil yang dapat dinilai secara berkala, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik tugas masing-masing institusi.

TNI dan POLRI memiliki mandat berbeda, sehingga kinerja keduanya tidak tepat jika dinilai menggunakan satu ukuran yang sama.

Namun, keduanya sama-sama perlu memiliki perencanaan yang terukur, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang kuat.

Efisiensi Bukan Berarti Melemahkan Pertahanan Dan Keamanan

Di tengah kebutuhan pembangunan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah dituntut menentukan prioritas dengan cermat.

Kita tidak sedang mempertentangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya justru saling berkaitan. Negara yang aman membutuhkan masyarakat yang sejahtera, sementara pembangunan kesejahteraan membutuhkan situasi yang aman dan tertib.

Karena itu, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan anggaran secara membabi buta.
Efisiensi berarti memastikan belanja yang dikeluarkan benar-benar dibutuhkan, pengadaan dilakukan dengan harga dan kualitas yang wajar, program tidak tumpang tindih, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap potensi pemborosan harus dicegah.
Sebaliknya, kebutuhan strategis yang benar-benar menentukan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara harus tetap dipenuhi.

Rakyat Berhak Memahami Uang Publik

APBN pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjalankan amanat konstitusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang yang dikelola negara berasal dari berbagai sumber penerimaan publik dan harus dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Oleh sebab itu, masyarakat patut mendapatkan informasi yang jelas mengenai arah anggaran, realisasi belanja, capaian program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Penyajian data yang terpisah-pisah, sulit ditemukan, atau menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan dapat menyulitkan masyarakat untuk memahami persoalan.

Padahal, transparansi yang baik akan membantu publik membedakan kritik yang berbasis data dari tuduhan yang tidak berdasar. Pemerintah dan institusi terkait dapat memperkuat keterbukaan melalui publikasi data tahunan yang terintegrasi, setidaknya mencakup jumlah personel, penerimaan, pensiun, alokasi anggaran, realisasi belanja, serta indikator kinerja utama.

Informasi tersebut juga sebaiknya dilengkapi penjelasan metodologi dan tahun pelaporan agar tidak terjadi perbandingan angka yang keliru.

Penutup : Pertahanan Kuat, Keamanan Terjaga, Rakyat Sejahtera

Kita tentu menginginkan TNI yang kuat, POLRI yang profesional, serta negara yang mampu menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat.

Namun, kekuatan institusi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah personel.
Kekuatan juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, ketepatan perencanaan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan memberikan hasil yang nyata.

Maka, ketika kita berbicara tentang anggaran pertahanan dan keamanan yang mencapai ratusan triliun rupiah, yang perlu dibangun bukanlah prasangka, melainkan budaya evaluasi yang sehat.

Berapa anggaran yang dialokasikan?
Berapa yang benar-benar dibelanjakan?
Berapa personel yang direkrut dan pensiun?
Apa hasil yang dicapai?
Dan bagaimana masyarakat dapat menilai manfaatnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab dengan data resmi yang mudah diakses dan penjelasan yang terbuka. Sebab, tujuan akhir dari pengelolaan anggaran negara bukan sekadar membuat institusi berjalan, melainkan memastikan negara hadir untuk melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu membiayai pertahanan dan keamanannya, tetapi juga negara yang mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.

whonesiasikoji
whonesiasikoji
Articles: 106

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *