Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482


Oleh : Wahono – Aktifis Banjarnegara
Indonesia adalah negara besar.
Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas ribuan pulau, memiliki wilayah laut yang luas, serta menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang terus berkembang.
Untuk menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat, negara membutuhkan TNI yang tangguh dan POLRI yang profesional. Keduanya membutuhkan personel yang kompeten, peralatan yang memadai, teknologi yang terus berkembang, serta anggaran yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
Semua itu membutuhkan uang negara. Dan uang negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat.
Karena itulah, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan sederhana, tetapi mendasar :
Apakah perencanaan jumlah personel, kebutuhan alutsista, sistem regenerasi aparat, dan penggunaan anggaran pertahanan serta keamanan Indonesia sudah disusun dalam satu perencanaan yang terukur, terintegrasi, dan dapat dipahami publik?
Pertanyaan ini bukan untuk meragukan pengabdian prajurit TNI maupun anggota POLRI.
Justru sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa pengabdian mereka didukung oleh perencanaan yang baik dan penggunaan anggaran yang benar-benar menghasilkan kemampuan nyata.
Berdasarkan estimasi The Military Balance 2026 untuk data 2025, kekuatan personel aktif TNI diperkirakan sekitar 433.700 orang. Sementara itu, POLRI pada akhir 2025 melaporkan rasio sekitar satu polisi untuk setiap 606 penduduk Indonesia.
Angka-angka ini memberikan gambaran awal mengenai skala kekuatan personel pertahanan dan keamanan kita. Namun, ada persoalan yang tidak bisa dijawab hanya dengan menghitung jumlah kepala.
Apakah jumlah personel tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan geografis Indonesia?
Apakah distribusinya sudah tepat?
Apakah kompetensi mereka sesuai dengan tantangan zaman?
Dan apakah seluruh kebutuhan personel itu sudah diperhitungkan bersama kebutuhan teknologi, operasional, serta kemampuan anggaran negara?
Sebab, jumlah personel yang besar belum tentu otomatis menghasilkan pertahanan yang kuat.
Demikian pula, jumlah anggota kepolisian yang besar belum tentu dengan sendirinya menjamin kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Yang perlu kita ukur bukan sekadar berapa banyak aparat yang dimiliki, melainkan seberapa besar kemampuan nyata yang dihasilkan dari seluruh sumber daya yang dialokasikan negara.
Persoalan berikutnya menyangkut kesiapan pertahanan.
Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan personel di darat.
Kita membutuhkan TNI Angkatan Laut yang mampu menjaga wilayah perairan, serta TNI Angkatan Udara yang mampu mengawasi dan melindungi ruang udara nasional.
Tantangannya semakin kompleks ketika perkembangan teknologi tempur dunia bergerak sangat cepat.
Konflik di Timur Tengah memperlihatkan pentingnya radar, sistem pertahanan udara, rudal, drone, peperangan elektronik, kemampuan pengintaian, dan jaringan komando yang terintegrasi.
Dalam situasi seperti ini, memiliki pesawat tempur atau kapal perang saja belum cukup.
Kita perlu mengetahui berapa banyak alutsista yang benar-benar siap beroperasi, bagaimana kondisi pemeliharaannya, bagaimana ketersediaan persenjataannya, serta apakah sistem antarmatra mampu bekerja secara terpadu.
Tentu, sebagian informasi operasional harus dirahasiakan demi keamanan negara.
Kita tidak sedang meminta agar kelemahan pertahanan Indonesia dibuka kepada pihak yang berpotensi mengancamnya.
Namun, pertanyaan tentang kebijakan pengadaan, pemeliharaan, target kesiapan, dan capaian anggaran tetap layak dibahas melalui informasi publik yang tidak sensitif.
Pertanyaannya :
Apakah publik sudah memperoleh gambaran yang cukup untuk memahami bagaimana anggaran pertahanan diterjemahkan menjadi kemampuan menjaga kedaulatan negara?
Jika belum, bagian mana yang masih perlu diperjelas?
Dalam laporan akhir tahun 2025, POLRI menyebut telah merekrut 6.919 personel melalui sejumlah jalur penerimaan. Pada saat yang sama, dokumen resmi POLRI mencatat jumlah anggota yang mencapai batas usia pensiun pada 2020–2024 sebanyak 40.004 orang, atau rata-rata sekitar 8.001 orang per tahun.
Angka historis ini menarik untuk diperhatikan. Namun, kita harus berhati-hati. Rata-rata pensiun selama lima tahun tidak bisa dianggap sebagai angka pensiun pada 2025. Kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa jumlah personel POLRI berkurang hanya dengan membandingkan angka rekrutmen 2025 dengan rata-rata historis tersebut. Mengapa?
Karena kita masih membutuhkan data aktual mengenai anggota yang pensiun pada 2025, jumlah penerimaan yang benar-benar menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas, serta perubahan total personel aktif pada awal dan akhir tahun.
Di sinilah pertanyaan perencanaan organisasi menjadi penting.
01. Apakah kuota rekrutmen setiap tahun sudah ditetapkan berdasarkan proyeksi pensiun dan kebutuhan jabatan?
02. Apakah perubahan kebutuhan kompetensi sudah diperhitungkan?
03. Apakah penerimaan personel juga mempertimbangkan perkembangan teknologi yang mengubah cara kepolisian bekerja?
Akpol memang merupakan salah satu jalur pencetakan perwira, tetapi bukan satu-satunya jalur penerimaan anggota POLRI. Karena itu, analisis regenerasi harus memperhitungkan Akpol, Bintara, Tamtama, SIPSS, dan jalur lain yang berlaku.
Kita tidak sedang mempersoalkan perlunya regenerasi.
Regenerasi adalah kebutuhan organisasi.
Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah regenerasi tersebut sudah didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang terukur.
Jangan sampai perencanaan personel hanya berputar pada berapa orang yang diterima setiap tahun, sementara kebutuhan riil organisasi, perubahan beban kerja, dan kemampuan anggaran belum terbaca secara utuh oleh publik.
Dalam APBN 2025, alokasi awal untuk fungsi pertahanan tercatat sekitar Rp. 166,1 triliun, sedangkan fungsi ketertiban dan keamanan sekitar Rp. 210,3 triliun.Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp. 376,4 triliun.
Angka tersebut merupakan alokasi berdasarkan fungsi anggaran, bukan otomatis total anggaran organisasi Kemhan/TNI dan POLRI. Untuk menilai belanja yang benar-benar digunakan, kita masih harus memeriksa klasifikasi anggaran, perubahan pagu, serta realisasi akhirnya.
Tetapi, satu hal jelas : pertahanan dan keamanan merupakan bidang yang membutuhkan sumber daya negara dalam jumlah sangat besar.
Karena itu, masyarakat layak mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang ditetapkan, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan apa hasil yang dicapai.
01. Berapa yang digunakan untuk belanja pegawai?
02. Berapa untuk operasional?
03. Berapa untuk pemeliharaan?
04. Berapa untuk pengadaan dan modernisasi alutsista?
05. Bagaimana capaian program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan?
Pertanyaan tersebut tidak berarti semua belanja harus dibuka sampai ke detail yang sensitif.
Informasi yang memang dikecualikan demi keamanan negara tetap harus dilindungi.
Namun, informasi agregat mengenai alokasi, realisasi, capaian program, dan akuntabilitas belanja semestinya dapat disajikan secara jelas sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Sebab, anggaran yang besar baru memiliki makna ketika mampu menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan negara.
Di sinilah kita sampai pada persoalan utama.
Mengapa masyarakat sering harus mengumpulkan informasi personel, penerimaan, pensiun, alutsista, dan anggaran dari berbagai dokumen serta sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang utuh?
Apakah data-data tersebut sebenarnya sudah tersedia, tetapi tersebar dan menggunakan definisi yang tidak seragam?
Apakah terdapat perbedaan periode pelaporan?
Atau apakah masih ada kekurangan dalam penyajian informasi yang dapat diperbaiki oleh institusi terkait?
Kita belum memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa data tersebut sengaja ditutup-tutupi.
Namun, kita memiliki alasan yang kuat untuk mendorong penyajian data publik yang lebih terintegrasi, konsisten, dan mudah dipahami.
Bayangkan jika setiap tahun tersedia satu laporan ringkas yang menyandingkan :
01. Jumlah personel aktif, ASN, dan personel cadangan sesuai definisi masing-masing.
02. Jumlah penerimaan baru, anggota yang pensiun, serta perubahan jumlah personel aktif.
03. Kebutuhan personel berdasarkan fungsi dan distribusi wilayah.
04. Kondisi kesiapan alutsista berdasarkan indikator agregat yang aman dipublikasikan.
Pagu awal, pagu revisi, realisasi anggaran, dan capaian program.
Perbandingan target dengan hasil yang benar-benar dicapai.
Dengan data seperti itu, masyarakat tidak harus menebak-nebak hubungan antara jumlah aparat, anggaran, dan hasil kerja.
Pemerintah juga akan memiliki alat evaluasi yang lebih baik untuk menilai apakah kebijakan tahun berikutnya perlu berfokus pada penambahan personel, modernisasi peralatan, pemeliharaan, peningkatan kompetensi, atau perbaikan sistem kerja.
TNI dan POLRI memiliki tugas yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama membutuhkan perencanaan sumber daya yang matang.
TNI membutuhkan kekuatan yang sesuai dengan tantangan pertahanan dan karakter geografis Indonesia.
POLRI membutuhkan jumlah personel, kompetensi, dan distribusi kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan serta penegakan hukum.
Keduanya membutuhkan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, evaluasi yang terukur, dan dukungan masyarakat. Karena itu, diskusi tentang jumlah aparat dan penggunaan anggaran tidak seharusnya dipahami sebagai serangan terhadap institusi.
Justru, evaluasi yang berbasis data merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi negara.
Kita ingin prajurit TNI memiliki dukungan yang memadai untuk menjaga kedaulatan.
Kita ingin anggota POLRI dapat menjalankan tugas secara profesional.
Kita juga ingin uang rakyat digunakan secara efektif, dengan hasil yang dapat dinilai secara objektif.
Untuk mewujudkan itu, keterbukaan informasi yang proporsional dan sistem pelaporan yang konsisten menjadi bagian penting dari tata kelola negara.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki personel atau siapa yang paling besar mendapatkan anggaran.
Persoalan utamanya adalah apakah seluruh sumber daya tersebut telah direncanakan, digunakan, dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan nyata bangsa Indonesia.
Apakah kekuatan personel sudah seimbang dengan kesiapan peralatan?
Apakah penerimaan anggota baru sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah anggota yang keluar dari status aktif?
Apakah anggaran yang dialokasikan telah menghasilkan kemampuan pertahanan, keamanan, dan pelayanan publik yang sebanding dengan targetnya?
Dan apakah masyarakat sudah memperoleh informasi yang cukup untuk memahami hubungan antara seluruh komponen tersebut?
Inilah pertanyaan yang patut kita ajukan bersama.
Kita tidak menuntut negara membuka rahasia pertahanannya.
Kita mendorong negara menyajikan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan, agar kebijakan pertahanan dan keamanan tidak hanya dapat dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah personel, tetapi juga dari hasil nyata yang dicapai.
Sebab, negara yang kuat bukan sekadar negara yang memiliki banyak aparat dan anggaran besar.
Negara yang kuat adalah negara yang mengetahui apa yang dibutuhkan, memahami apa yang harus dibangun, menggunakan sumber daya secara tepat, dan mampu menjelaskan hasilnya kepada rakyat.
Pertanyaan akhirnya sederhana :
Sudahkah kita memiliki satu gambaran publik yang konsisten untuk menilai hubungan antara jumlah personel, regenerasi aparat, kesiapan alutsista, anggaran, dan hasil kerja pertahanan serta keamanan Indonesia?
Jika belum, bukankah sudah saatnya kita bersama-sama mendorong perbaikan?Bagaimana menurut Anda?