Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
Rp. 820,9 TRILIUN : MEMBANGUN MANUSIA ATAU SEKADAR MEMBIAYAI SISTEM?
Dari Besarnya Anggaran Menuju Besarnya Dampak
Anggaran pendidikan Indonesia untuk RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp. 820,9 triliun.
Pemerintah menempatkannya sebagai bagian penting dari pemenuhan amanat konstitusi sekaligus instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dari pada sekadar :
“Berapa besar anggaran pendidikan?”
Pertanyaannya adalah :
“Seberapa besar perubahan manusia Indonesia yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran pendidikan?”
Inilah titik masuk audit konseptual Grand Design Pendidikan Indonesia 2027–2045.
I. JANGAN TERJEBAK PADA ANGKA Rp. 820,9 TRILIUN
Rp. 820,9 triliun memang angka yang sangat besar.
Tetapi angka besar belum tentu menghasilkan perubahan besar.
Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk :
01. Membayar Dan Meningkatkan Kesejahteraan Guru;
02. Membiayai Peserta Didik;
03. Membangun Dan Memperbaiki Sekolah;
04. Menyediakan Sarana Pembelajaran;
05. Memberikan Beasiswa;
06. Membangun Sistem Digital;
07. Menyediakan Program Gizi;
08. Membiayai Pendidikan Tinggi;
09. Melakukan Riset;
10. Membiayai Birokrasi Dan Tata Kelola;
11. Serta Berbagai Program Lainnya.
Pemerintah sendiri menyebut beberapa komponen utama RAPBN 2027, antara lain PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, renovasi 12.215 sekolah/madrasah, pembangunan tujuh sekolah unggul, serta pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat.
Artinya, Rp. 820,9 triliun bukan satu keranjang uang yang seluruhnya dapat dipindah-pindahkan sesuka hati. Ia merupakan kumpulan berbagai fungsi, program, transfer, dan kewajiban pendidikan yang tersebar dalam arsitektur APBN.
Karena itu, yang harus kita lakukan bukan sekadar bertanya :
“Mana yang harus dipotong?”
Tetapi :
“Mana yang wajib dipertahankan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diukur dampaknya, dan mana yang harus ditransformasikan?”
II. PETA BESAR UANG PENDIDIKAN
Secara konseptual, aliran anggaran pendidikan harus kita lihat sebagai sebuah rantai :
APBN
↓
Pemerintah Pusat
↓
Kementerian/Lembaga + Transfer ke Daerah
↓
Pemerintah Daerah
↓
Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi
↓
Guru + Tenaga Kependidikan + Peserta Didik
↓
Proses Pembelajaran
↓
Kompetensi + Karakter + Jati Diri
↓
Kemandirian + Produktivitas
↓
Kesejahteraan
↓
Peradaban Indonesia
Di sinilah letak persoalannya.
Selama evaluasi berhenti pada :
APBN → Program → Serapan Anggaran
Maka kita baru mengetahui Uangnya Dibelanjakan.
Kita belum mengetahui :
APBN → Manusia → Perubahan → Dampak.
III. KITA PERLU MEMBEDAKAN “BELANJA” DAN “INVESTASI MANUSIA”
Tidak semua belanja pendidikan memiliki karakter yang sama.
Saya mengusulkan Grand Design Pendidikan Indonesia membagi pengeluaran pendidikan menjadi enam kelompok.
1. BELANJA HAK DASAR
Tujuannya memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak memperoleh pendidikan karena kemiskinan.
Contohnya :
01. Bantuan Pendidikan;
02. PIP;
03. Beasiswa;
04. Afirmasi;
05. Akses Pendidikan Bagi Kelompok Rentan;
06. Dukungan Pendidikan Bagi Daerah Tertinggal.
Ukuran keberhasilan :
Bukan sekadar berapa siswa menerima bantuan.
Tetapi :
Berapa banyak anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah akhirnya tetap bersekolah dan berhasil belajar?
2. BELANJA SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
Ini mencakup :
01. Guru;
02. Kepala Sekolah;
03. Tenaga Kependidikan;
04. Peningkatan Kompetensi;
05. Pelatihan;
06. Sertifikasi;
07. Pengembangan Profesional.
Guru bukan sekadar penerima anggaran.
Guru adalah pengungkit utama kualitas pendidikan.
Karena itu indikatornya tidak boleh berhenti pada :
“Berapa guru yang dilatih?”
Tetapi harus bergerak menjadi :
“Apa yang berubah dalam praktik mengajar setelah guru dilatih?”
3. BELANJA INFRASTRUKTUR
Sekolah yang aman, sehat dan layak adalah fondasi.
Tetapi pembangunan gedung tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Gedung sekolah adalah input.
Pembelajaran yang lebih baik adalah outcome.
Manusia yang lebih berkualitas adalah impact.
Maka :
Gedung → Kelas lebih layak → Pembelajaran lebih baik → Kompetensi meningkat.
Jika gedung sudah dibangun tetapi kualitas pembelajaran tidak berubah, maka kita harus bertanya :
Apa sebenarnya yang kita bangun?
4. BELANJA TRANSFORMASI PEMBELAJARAN
Inilah wilayah yang harus mendapat perhatian jauh lebih besar dalam Grand Design 2027–2045.
Meliputi :
01. Literasi;
02. Numerasi;
03. Sains;
04. Kreativitas;
05. Problem Solving;
06. Critical Thinking;
07. Komunikasi;
08. Kolaborasi;
09. Project-Based Learning;
10. Digital Learning;
11. AI Literacy.
PISA 2025 menunjukkan bahwa capaian Indonesia masih menghadapi persoalan serius.
Hanya sekitar 17% siswa Indonesia mencapai Level 2 atau lebih dalam matematika, 27% dalam membaca, dan 37% dalam sains.
Maka pendidikan Indonesia tidak boleh puas hanya karena :
Anak Bersekolah.
Anak harus :
Mampu Belajar, Berpikir, Mencipta Dan Memecahkan Masalah.
IV. ADA SATU KOMPONEN YANG SERING TERLUPAKAN : KARAKTER
Inilah yang membedakan blueprint kita dari sekadar reformasi sistem pendidikan.
Kita tidak ingin menghasilkan :
Manusia pintar tetapi kehilangan arah.
Kita ingin menghasilkan :
Manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri dan bermanfaat.
Karena itu keberhasilan pendidikan harus memiliki dua dimensi :
HARD COMPETENCE
01. Literasi;
02. Numerasi;
03. Sains;
04. Teknologi;
05. Bahasa;
06. Profesionalitas;
07. Keterampilan.
HUMAN COMPETENCE
01. Kesadaran Ketuhanan;
02. Integritas;
03. Empati;
04. Tanggung Jawab;
05. Disiplin;
06. Gotong Royong;
07. Kemandirian;
08. Cinta Tanah Air;
09. Kesadaran Ekologis;
10. Kebijaksanaan Menggunakan Teknologi.
Dengan demikian :
Pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang tahu banyak, tetapi manusia yang tahu untuk apa pengetahuan itu digunakan.
V. DIGITALISASI JANGAN BERHENTI PADA PEMBELIAN PERANGKAT
Ini salah satu jebakan terbesar transformasi pendidikan.
Kita bisa membeli :
01. Komputer;
02. Tablet;
03. Server;
04. Internet;
05. Interactive Flat Panel;
06. Perangkat AI;
07. Berbagai Platform Digital.
Tetapi pertanyaannya :
Apakah kualitas belajar anak otomatis meningkat?
Jawabannya tentu tidak otomatis.
Teknologi hanyalah alat.
Karena itu setiap rupiah digitalisasi harus mengikuti formula :
PERANGKAT → PEMANFAATAN → KUALITAS PEMBELAJARAN → KOMPETENSI
Bukan :
ANGGARAN → BELI PERANGKAT → SELESAI.
Pemerintah sendiri memasukkan digitalisasi pendidikan, termasuk Interactive Flat Panel, sebagai salah satu bagian dari belanja pendidikan RAPBN 2027.
Maka Grand Design kita harus menambahkan :
AI & DIGITAL IMPACT AUDIT
Setiap investasi teknologi harus menjawab :
01. Siapa yang menggunakan?
02. Untuk pembelajaran apa?
03. Seberapa sering digunakan?
04. Apakah guru mampu menggunakannya?
05. Apakah siswa menjadi lebih mampu?
06. Apa dampaknya terhadap hasil belajar?
VI. MBG : JANGAN HANYA DILIHAT SEBAGAI PROGRAM MAKAN
Di sinilah konsep pendidikan kita harus mulai lebih luas.
Program Makan Bergizi Gratis dapat dilihat bukan hanya sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan manusia apabila dirancang terintegrasi dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM dan ekonomi lokal.
Maka rantainya dapat menjadi :
Pangan lokal
↓
Petani/peternak/nelayan/UMKM
↓
SPPG
↓
Makanan bergizi
↓
Anak sehat
↓
Kehadiran sekolah meningkat
↓
Kemampuan belajar meningkat
↓
SDM meningkat
↓
Produktivitas meningkat
Ini berarti satu rupiah tidak hanya mempunyai fungsi pendidikan, tetapi juga bisa mempunyai efek ekonomi.
Namun kita harus hati-hati :
Jangan sampai semua program yang menyentuh anak otomatis disebut sebagai peningkatan kualitas pendidikan.
Dampaknya harus dibuktikan.
VII. SEKARANG KITA MASUK KE PERTANYAAN PALING TAJAM
DARI Rp. 820,9 TRILIUN, BERAPA YANG BENAR-BENAR “MENYENTUH MANUSIA”?
Ini harus menjadi agenda audit nasional.
Kita tidak cukup membuat tabel :
Program + Anggaran :
01. Program A : Rp...
02. Program B : Rp...
03. Program C : Rp...
Kita membutuhkan tabel yang jauh lebih berani :
Anggaran + Siapa penerima? + Apa yang berubah? + Bagaimana mengukurnya?
01. Rp1 : Siswa - Kemampuan belajar + Tes/portofolio
02. Rp1 : Guru - Kualitas mengajar + Observasi
03. Rp1 : Sekolah - Lingkungan belajar + Indeks sekolah
04. Rp1 : Daerah - Pemerataan + Gap antarwilayah
05. Rp1 : Sistem - Efisiensi + Cost-effectiveness
Dengan demikian kita mulai berpindah :
DARIBudget Based Management
Menjadi :
KEImpact Based Education Budgeting.
VIII. KITA PERLU MEMBUAT “EDUCATION IMPACT CHAIN”
Setiap program pendidikan harus mempunyai lima lapisan.
LAPIS 1 — INPUT
Berapa uang yang masuk?
LAPIS 2 — OUTPUT
Apa yang dihasilkan?
Contoh : 10.000 guru dilatih.
LAPIS 3 — OUTCOME
Apa yang berubah?
Misalnya : praktik mengajar meningkat.
LAPIS 4 — HUMAN IMPACT
Apa yang berubah pada manusia?
Misalnya : kemampuan berpikir siswa meningkat.
LAPIS 5 — SOCIAL & ECONOMIC IMPACT
Apa dampaknya bagi bangsa?
Misalnya : Produktivitas Tenaga Kerja Meningkat.
IX. INILAH KPI YANG SEHARUSNYA KITA KEJAR
Bukan hanya :
Berapa sekolah dibangun?
Tetapi :
1. LEARNING
Apakah literasi meningkat?
2. NUMERACY
Apakah kemampuan matematika meningkat?
3. CHARACTER
Apakah integritas dan tanggung jawab meningkat?
4. CREATIVITY
Apakah anak mampu menghasilkan karya?
5. INDEPENDENCE
Apakah lulusan semakin mandiri?
6. EMPLOYABILITY
Apakah lulusan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja?
7. ENTREPRENEURSHIP
Apakah sebagian lulusan mampu menciptakan pekerjaan?
8. SOCIAL CONTRIBUTION
Apakah lulusan memberikan manfaat bagi masyarakat?
9. NATIONAL IDENTITY
Apakah manusia Indonesia semakin mengenal dirinya sebagai bagian dari Nusantara?
10. GLOBAL COMPETENCE
Apakah mampu bersaing sekaligus berkontribusi di tingkat global?
X. KITA PERLU MEMBUAT “PETA UANG → MANUSIA”
Ini menurut saya salah satu instrumen terpenting dalam Grand Design Pendidikan Indonesia 2027–2045.
Setiap Rp. 1 triliun anggaran pendidikan harus dapat ditelusuri :
Rp1 triliun
↓
Program
↓
Penerima manfaat
↓
Jumlah penerima
↓
Layanan yang diterima
↓
Perubahan kompetensi
↓
Perubahan karakter
↓
Perubahan produktivitas
↓
Dampak sosial-ekonomi
Dengan begitu rakyat tidak hanya bertanya :
“Anggaran pendidikan naik atau turun?”
Tetapi bisa bertanya :
“Apa yang berubah pada anak-anak Indonesia karena uang negara tersebut?”
XI. JANGAN SEMUA ANGGARAN DINILAI DENGAN UKURAN YANG SAMA
Ini penting.
Kita tidak boleh mengukur pembangunan gedung dengan indikator yang sama dengan pelatihan guru.
Maka kita membutuhkan :
Education Impact Matrix.
A. BELANJA WAJIB
Tujuannya menjaga hak dasar.
Indikator : Coverage + Equity.
B. BELANJA LAYANAN
Tujuannya menjaga pendidikan berjalan.
Indikator : Quality + Efficiency.
C. BELANJA TRANSFORMASI
Tujuannya meningkatkan kualitas manusia.
Indikator : Learning + Character + Competence.
D. BELANJA INOVASI
Tujuannya menciptakan masa depan.
Indikator : Research + Innovation + Productivity.
E. BELANJA AFIRMASI
Tujuannya menutup kesenjangan.
Indikator : Gap Reduction.
XII. KESENJANGAN HARUS MENJADI INDIKATOR UTAMA
Pendidikan Indonesia tidak boleh hanya mengejar :
Rata-Rata Nasional.
Karena rata-rata dapat menyembunyikan ketimpangan.
Misalnya :
Jakarta meningkat.
Jawa meningkat.
Tetapi daerah 3T tertinggal.
Maka secara nasional mungkin terlihat baik.
Tetapi Indonesia belum baik.
Karena itu kita perlu mengukur :
National Average
dan sekaligus :
National Equity.
Pertanyaan pentingnya :
Seberapa kecil kesenjangan pendidikan antara anak kaya dan miskin, kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, pusat dan daerah terpencil?
Inilah makna sesungguhnya dari :
“Pendidikan untuk semua.”
Bukan hanya semua boleh sekolah.
Tetapi :
Semua memiliki kesempatan yang adil untuk menjadi manusia unggul.
XIII. DARI “SERAPAN ANGGARAN” MENUJU “RETURN ON EDUCATION”
Ini adalah perubahan paradigma paling penting.
Selama ini ukuran keberhasilan birokrasi sering kali sangat dekat dengan : Anggaran Terserap.
Grand Design 2027–2045 harus menggesernya menjadi :
RETURN ON EDUCATION
Sederhananya :
Berapa besar perubahan manusia yang dihasilkan oleh setiap rupiah investasi pendidikan?
Bukan berarti manusia dihargai dengan uang.
Justru sebaliknya.
Kita ingin memastikan uang negara benar-benar menghasilkan :
01. Manusia Yang Lebih Sehat;
02. Lebih Berkarakter;
03. Lebih Cerdas;
04. Lebih Kreatif;
05. Lebih Mandiri;
06. Lebih Produktif;
07. Lebih Berbudaya;
08. Lebih Peduli Lingkungan;
09. Lebih Mampu Menggunakan Teknologi;
10. Dan Lebih Mampu Berkontribusi Kepada Bangsa Serta Dunia.
XIV. FORMULA BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 2027–2045
Maka formula kita dapat dirumuskan :
ANGGARAN
↓
PROGRAM
↓
OUTPUT
↓
OUTCOME
↓
MANUSIA
↓
KARYA
↓
KEMANDIRIAN
↓
KONTRIBUSI
↓
PERADABAN
Inilah yang membedakan :
“MEMBIAYAI PENDIDIKAN”
dengan
“BERINVESTASI PADA MANUSIA.”
XV. DAN DI SINILAH GRAND DESIGN KITA MENJADI UTUH
Grand Design Pendidikan Indonesia 2027–2045 sebenarnya tidak boleh hanya menjadi dokumen Kementerian Pendidikan.
Ia harus menjadi :
Arsitektur pembangunan manusia Indonesia.
Karena membangun manusia bukan hanya urusan sekolah.
Ia melibatkan :
Pendidikan
Kesehatan
Gizi
Keluarga
Kebudayaan
Ekonomi
Teknologi
Lingkungan
Agama/spiritualitas
Dunia kerja
Masyarakat
Maka pendidikan harus menjadi orkestrator pembangunan manusia, bukan sekadar penyelenggara sekolah.
XVI. KALIMAT PALING PENTING DARI PEMBEDAHAN INI
Jika Rp. 820,9 triliun hanya menghasilkan :
01. Lebih Banyak Gedung;
02. Lebih Banyak Perangkat;
03. Lebih Banyak Program;
04. Lebih Banyak Pelatihan;
05. Lebih Banyak Laporan;
06. Lebih Banyak Kegiatan;
Tetapi manusia Indonesia tidak berubah secara berarti, maka kita belum menyelesaikan persoalan pendidikan.
Sebaliknya, jika setiap rupiah mampu membantu menghasilkan manusia yang :
Lebih Sadar → Lebih Berkarakter → Lebih Kompeten → Lebih Mandiri → Lebih Produktif → Lebih Bermanfaat, Maka pendidikan benar-benar menjadi investasi peradaban.
XVII. MAKA TARGET AKHIRNYA BUKAN 2045
Tahun 2045 hanyalah batas waktu.Target sebenarnya adalah :
MANUSIA INDONESIA YANG SEUTUHNYA.
Manusia yang :
Sadar Kepada Tuhan,
Mengenal Dirinya,
Menghormati Sesama Manusia,
Mencintai Indonesia,
Memahami Akar Budaya Nusantara,
Menjaga Alam,
Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,
Bijaksana Menggunakan AI,
Mampu Berpikir Global,
Mandiri Secara Ekonomi,
Dan akhirnya :
Mampu Memberikan Kontribusi Bagi Masyarakat, Bangsa, Nusantara, Dan Peradaban Dunia.
XVIII. K E S I M P U L A N
RAPBN 2027 telah menempatkan pendidikan pada skala anggaran yang sangat besar, Rp. 820,9 triliun.
Pemerintah juga menegaskan bahwa RKP 2027 diarahkan agar setiap program dan setiap rupiah terkunci pada manfaat pembangunan.
Maka tantangan berikutnya bukan lagi sekadar :
“Bagaimana mendapatkan anggaran pendidikan yang besar?”
Tetapi :
“Bagaimana memastikan anggaran yang besar menghasilkan manusia yang besar?”
Dan dari sinilah Grand Design Pendidikan Indonesia 2027–2045 harus berdiri.
BUKAN : 20 persen anggaran pendidikan.
MELAINKAN : 100 persen dampak pembangunan manusia.
Karena pada akhirnya :
NEGARA TIDAK SEDANG MEMBELANJAKAN UANG UNTUK SEKOLAH.
NEGARA SEDANG MENGINVESTASIKAN UANG UNTUK MEMBENTUK MANUSIA DAN MENENTUKAN MASA DEPAN PERADABAN.
JANGAN MULAI GRAND DESIGN PENDIDIKAN DARI KURIKULUM.
MULAILAH DARI MANUSIA.
Dan jangan berhenti pada pertanyaan :
“Berapa uang yang kita keluarkan?”
Tetapi tanyakan :
“MANUSIA SEPERTI APA YANG LAHIR DARI UANG NEGARA TERSEBUT?”
[…] Oleh : Wahono – Aktifis Banjarnegara […]