Physical Address
Banjarnegara - Central Java - 53482
Apakah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Banjarnegara Sudah Mendorong Masyarakat Naik Kelas?
Oleh : Wahono – Aktifis & Sekjend Aliansi Wargo Hutomo
Ada sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana.
Tetapi jawabannya bisa menentukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Banjarnegara ke depan :
Apakah kita hanya ingin membantu masyarakat miskin bertahan hidup, atau juga ingin membantu mereka keluar dari kemiskinan?
Dua-duanya penting.
Tetapi keduanya bukan hal yang sama.
Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hari ini adalah kewajiban sosial.
Sementara menciptakan jalan agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri adalah pekerjaan pembangunan. Di sinilah kita perlu melihat kembali cara kita memandang kemiskinan.
Sebanyak : 124,66 Ribu Jiwa
Penduduk Miskin di Banjarnegara
Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025, penduduk miskin Banjarnegara berjumlah sekitar 124,66 ribu jiwa, atau 13,28 persen dari populasi. Angka ini turun dibandingkan 2024 yang sebesar 14,71 persen.
Penurunan tersebut tentu merupakan perkembangan yang perlu dicatat.
Tetapi kita juga tidak boleh berhenti pada angka penurunan.
Karena di balik angka 124,66 ribu jiwa, terdapat manusia.Ada keluarga.
01. Ada anak-anak.
02. Ada orang tua.
03. Ada petani.
04. Ada buruh.
05. Ada pelaku UMKM.
06. Ada pekerja informal.
07. Ada orang yang kehilangan pekerjaan.
Dan ada keluarga yang mungkin sebenarnya sudah berusaha keras, tetapi belum mempunyai cukup kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya.
Maka pertanyaannya bukan hanya :
“Berapa orang miskin yang berkurang?”
Tetapi :
“Mengapa mereka masih miskin?”
Dan :
“Apa yang membuat mereka bisa benar-benar mandiri?”
Angka Yang Perlu Kita Bicarakan
Kajian BAPPERIDA Kabupaten Banjarnegara terhadap efektivitas anggaran penanggulangan kemiskinan mencatat bahwa pada 2025 total anggaran yang dikategorikan untuk penanggulangan kemiskinan sekitar Rp296,1 miliar.
Dari jumlah tersebut : Rp289,7 miliar atau 97,85% dialokasikan untuk pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan : Rp6,3 miliar atau 2,15% dialokasikan untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
Angka ini bukan berarti bantuan kebutuhan dasar tidak penting.
Justru sebaliknya.
Masyarakat yang berada dalam kondisi miskin membutuhkan perlindungan.
Kebutuhan pangan harus dipenuhi.Kesehatan harus dijaga.
Pendidikan harus dijamin.
Beban hidup harus dikurangi.
Tetapi data tersebut membuka satu pertanyaan kebijakan yang sangat penting :
Apakah porsi intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan perlu diperkuat?
Mengurangi Beban Atau Menambah Pendapatan?
Bayangkan ada sebuah keluarga miskin.
Pemerintah memberikan bantuan pangan. Beban keluarganya berkurang. Itu baik.
Kemudian diberikan bantuan kesehatan. Beban kembali berkurang. Itu juga baik.
Anaknya mendapatkan bantuan pendidikan. Sangat baik.
Tetapi setelah semua bantuan selesai diberikan, pertanyaan berikutnya adalah :
Bagaimana keluarga tersebut mendapatkan penghasilan yang lebih baik?
Di sinilah persoalannya.
Kalau kita hanya terus-menerus mengurangi beban tanpa memperkuat sumber pendapatan, maka keluarga tersebut berpotensi tetap membutuhkan bantuan.
Karena akar persoalannya belum seluruhnya disentuh.
Maka strategi penanggulangan kemiskinan perlu memiliki dua kaki :
KAKI PERTAMA : Mengurangi beban masyarakat miskin.
KAKI KEDUA : Meningkatkan kemampuan masyarakat menghasilkan pendapatan.
Kalau hanya menggunakan satu kaki, perjalanan pembangunan tentu tidak akan maksimal.
Bansos Bukan Masalah
Kita perlu berhati-hati dalam membicarakan hal ini.
Bansos bukan masalah.
Bansos dibutuhkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan.
Yang perlu kita diskusikan adalah :
Apakah bansos harus menjadi tujuan akhir?
Jawabannya tentu bukan.
Bantuan seharusnya menjadi jaring pengaman.
Sedangkan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu jalan menuju kemandirian.
Maka orientasinya perlu bergerak :
Dari perlindungan → menuju pemberdayaan.
Dari bantuan → menuju kesempatan.
Dari konsumsi → menuju produktivitas.
Dari penerima → menuju pelaku ekonomi.
DTSEN Memberikan Peluang Besar
Di sinilah keberadaan DTSEN menjadi sangat penting.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program.
DTSEN juga memiliki informasi desil yang menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi. Artinya, pemerintah sebenarnya memiliki peluang untuk bergerak lebih jauh.
Bukan hanya bertanya : “Siapa yang membutuhkan bantuan?”
Tetapi juga : “Apa yang dibutuhkan keluarga tersebut agar mampu meningkatkan kehidupannya?”
D1 Tidak Selalu Membutuhkan Program Yang Sama
Inilah pentingnya membaca data secara lebih dalam.
Keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan relatif rendah belum tentu memiliki persoalan yang sama.
Ada keluarga yang masalah utamanya : Tidak memiliki pekerjaan.
Ada yang : Memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya rendah.
Ada yang : Memiliki usaha tetapi tidak memiliki pasar.
Ada yang : Memiliki keterampilan tetapi tidak mempunyai modal.
Ada yang : Memiliki lahan tetapi produktivitasnya rendah.
Ada yang : Tinggal di wilayah dengan akses ekonomi terbatas.
Ada pula yang persoalannya terkait : Pendidikan, kesehatan, kondisi rumah, atau beban tanggungan keluarga.
Karena itu, intervensinya tidak bisa diseragamkan.
Dari Data Desil Menuju Program Pemberdayaan
Bayangkan kalau setiap keluarga rentan memiliki profil kebutuhan pembangunan.
Bukan untuk memberi stigma. Tetapi untuk menemukan solusi.
Misalnya :
KELUARGA PETANI
Masalah : produktivitas rendah.
Solusi : teknologi + pendampingan + akses pupuk/input + pasar + pengolahan hasil.
KELUARGA PELAKU UMKM
Masalah : pasar terbatas.
Solusi : branding + digitalisasi + akses pembiayaan + marketplace + jaringan pemasaran.
KELUARGA PENGANGGUR
Masalah : tidak memiliki pekerjaan.
Solusi : pelatihan berbasis kebutuhan industri + job matching + akses pekerjaan.
KELUARGA DI KAWASAN WISATA
Masalah : belum terhubung dengan rantai ekonomi pariwisata.
Solusi : homestay + kuliner + kerajinan + transportasi + ekonomi kreatif + pemasaran digital.
KELUARGA MUDA
Masalah : pendidikan dan keterampilan.
Solusi : beasiswa + pelatihan + literasi digital + akses pekerjaan.
Inilah yang saya maksud dengan : PROGRAM BERBASIS KEBUTUHAN.
Banjarnegara Sebenarnya Punya Banyak Mesin Ekonomi
Kita tidak harus selalu menciptakan sesuatu dari nol.
Banjarnegara sudah memiliki banyak potensi ekonomi :
01. Pertanian,
02. Peternakan,
03. UMKM,
04. Perdagangan,
05. Pariwisata,
06. Eekonomi kreatif,
07. Produk lokal,
08. Industri kecil,
dan berbagai potensi desa.
Persoalannya adalah :
Bagaimana menghubungkan masyarakat miskin dan rentan dengan mesin-mesin ekonomi tersebut?
Ini jauh lebih strategis daripada sekadar memberikan bantuan.
Misalnya Sektor Pariwisata
Kalau Banjarnegara ingin mengembangkan pariwisata sebagai salah satu kekuatan daerah, maka masyarakat miskin di sekitar destinasi wisata seharusnya tidak hanya menjadi penonton.
Mereka harus mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari rantai ekonomi :
01. Petani → Pemasok
02. Warga → Homestay
03. UMKM → Kuliner
04. Pemuda → Pemandu Wisata
05. Perajin → Suvenir
06. Seniman → Pertunjukan
07. Pelaku Kreatif → Konten Dan Promosi
Dengan demikian :
PARIWISATA TIDAK HANYA MENDATANGKAN WISATAWAN
.Tetapi juga : MENDATANGKAN PENDAPATAN BAGI MASYARAKAT.
Begitu Juga Dengan Pertanian
Kemiskinan di wilayah pedesaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan.
Petani harus mempunyai :
01. Produktivitas,
02. Kepastian pasar,
03. Nilai tambah,
04. Akses teknologi,
05. Akses pembiayaan, dan
06. Kekuatan tawar.
Jangan hanya menjual hasil pertanian.Kalau memungkinkan : olah → kemas → branding → pasarkan.
Nilai tambahnya tinggal lebih banyak di daerah. Dan ketika nilai tambah meningkat, kesempatan pendapatan masyarakat juga dapat meningkat.
Dari “Bantuan” Menjadi “Investasi Sosial”
Mungkin kita perlu mengubah cara berpikir.
Bantuan kepada masyarakat miskin jangan hanya dipandang sebagai : pengeluaran pemerintah.
Tetapi sebagian intervensi dapat dirancang sebagai :
investasi sosial untuk meningkatkan kapasitas manusia dan ekonomi lokal.
Misalnya :
01. Pelatihan keterampilan,
02. Peralatan produksi,
03. Pendampingan usaha,
04. Akses pasar,
05. Digitalisasi,
06. Pendidikan,
07. Sertifikasi,
08. Penguatan kelembagaan, dan
09. Penciptaan lapangan kerja.
Tujuannya satu :
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT MENGHASILKAN PENDAPATAN.
Ukuran Keberhasilannya Juga Harus Berubah
Selama ini kita mudah terjebak pada pertanyaan :
Berapa bantuan yang diberikan?
Berapa program yang dilaksanakan?
Berapa anggaran yang terserap?
Semua itu penting.
Tetapi belum cukup.
Kita juga perlu bertanya :
Berapa keluarga yang pendapatannya meningkat?
Berapa orang yang mendapatkan pekerjaan?
Berapa usaha yang berkembang?
Berapa keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan tertentu?
Berapa masyarakat yang mengalami peningkatan posisi kesejahteraan?
Inilah yang disebut pendekatan berbasis outcome.
Bukan sekadar : Program selesai.
Tetapi : Kehidupan masyarakat berubah.
Dari “Berapa Yang Dibantu?”
Menjadi “Berapa Yang Berhasil?”
Ini mungkin kalimat yang sederhana. Tetapi sangat penting :
Jangan hanya menghitung berapa banyak masyarakat yang kita bantu.
Hitung juga berapa banyak masyarakat yang berhasil kita berdayakan.
Karena tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan menciptakan masyarakat yang semakin bergantung pada bantuan.Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang :
01. Lebih sehat,
02. Lebih terdidik,
03. Lebih produktif,
04. Lebih mandiri, dan
05. Memiliki pendapatan yang lebih baik.
Banjarnegara Membutuhkan Strategi “Naik Kelas”
Mungkin sudah saatnya Banjarnegara mempunyai indikator baru dalam melihat keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Bukan hanya : ANGKA KEMISKINAN TURUN.
Tetapi juga : JUMLAH KELUARGA YANG NAIK KELAS MENINGKAT.
Dari keluarga yang sangat rentan menjadi lebih aman.
Dari tidak bekerja menjadi bekerja.
Dari usaha kecil menjadi usaha berkembang.
Dari petani subsisten menjadi petani produktif.
Dari penerima bantuan menjadi mandiri.
Dari 2026 Menuju 2030
Kalau kita serius membicarakan Banjarnegara 2030, maka periode sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasinya.
DTSEN memberikan data.
Pemerintah memiliki anggaran.
Desa memiliki sumber daya.
Dunia usaha memiliki pasar dan modal.
Perguruan tinggi memiliki pengetahuan.
Komunitas memiliki jaringan sosial.
Dan masyarakat memiliki potensi.
Yang dibutuhkan adalah : KOLABORASI.
Bukan pemerintah bekerja sendirian.
Bukan masyarakat menunggu.
Bukan dunia usaha berjalan sendiri.
Tetapi seluruh kekuatan daerah dipertemukan dalam satu desain pembangunan.
Dari Bansos Menuju Kemandirian
Pada akhirnya, saya kira kita tidak perlu mempertentangkan : bansos atau pemberdayaan.
Keduanya diperlukan. Yang perlu kita bangun adalah urutan dan keseimbangannya.
Masyarakat yang sedang jatuh : kita lindungi.
Masyarakat yang mulai bangkit : kita berdayakan.
Masyarakat yang sudah produktif : kita kembangkan.
Masyarakat yang sudah kuat : kita libatkan untuk menciptakan kesempatan bagi yang lain.
Dengan demikian terbentuk sebuah ekosistem :
LINDUNGI → BERDAYAKAN → KEMBANGKAN → MANDIRIKAN → GERAKKAN.
Pertanyaan Untuk Banjarnegara
Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berdiskusi secara terbuka :
01. Apakah strategi penanggulangan kemiskinan Banjarnegara selama ini sudah cukup memberi ruang bagi peningkatan pendapatan masyarakat?
02. Apakah program pemberdayaan ekonomi sudah terhubung dengan potensi ekonomi setiap wilayah?
03. Apakah data D1–D10 sudah benar-benar digunakan untuk merancang intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat? Dan yang paling penting :
04. Berapa banyak keluarga yang berhasil naik kelas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru sebaliknya.
Ini adalah ajakan untuk melihat pembangunan dengan cara yang lebih luas.
Karena menurunkan kemiskinan bukan hanya pekerjaan pemerintah.Ini adalah pekerjaan bersama.
Menuju Banjarnegara 2030
Banjarnegara sudah memiliki data.
Sudah memiliki potensi.
Sudah memiliki masyarakat.
Sudah memiliki pemerintah.
Sudah memiliki dunia usaha.
Sudah memiliki desa-desa.
Yang kita perlukan adalah satu desain besar yang menghubungkan semuanya.
Dan mungkin inilah waktunya kita mulai berpikir :
Bukan bagaimana membuat masyarakat terus menerima bantuan.
Tetapi :
Bagaimana menciptakan masyarakat yang semakin mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Karena pada akhirnya :
BANSOS MENOLONG MASYARAKAT BERTAHAN.
PEMBERDAYAAN MEMBANTU MASYARAKAT BANGKIT.
KESEMPATAN EKONOMI MEMBUAT MASYARAKAT MANDIRI.
Dan :
MASYARAKAT YANG MANDIRI ADALAH FONDASI BANJARNEGARA YANG SEJAHTERA.
Dari D1 menuju kemandirian.
Dari bantuan menuju pemberdayaan.
Dari data menuju kebijakan.
Dari kebijakan menuju perubahan.
DAN DARI PERUBAHAN ITULAH KITA MEMBANGUN BANJARNEGARA 2030.
